H. Mohd Said & Keadilan Buruh

Mehmet Özay                                                                                                                            24.04.2024

Haji Mohammad Said (HMS) adalah seorang jurnalis dan intelektual mandiri yang dalam tulisannya banyak mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang dahsyat, seperti buruh migran ke Sumatera Utara, perang Belanda di tanah Aceh, dan isu isu politik global. Saat saya mulai menggarap biografi HMS, pertanyaan awal saya adalah menjawab apa yang membuat HMS memutuskan menjadi jurnalis. Ini adalah tahap penting dalam penyelidikan saya. Seseorang seperti HMS, yang memiliki kiprah penting di bidang jurnalisme sebagai penulis, korektor, editor, dan pemilik surat kabar, pasti memiliki alasan yang memuaskan untuk bekerja di bidang ini sepanjang hidupnya.

Penjelasan pertama saya temukan dalam catatan memoarnya dan kemudian bab buku yang diterbitkan berjudul “Dengan Otodidak Mengemban Tugas Rakyat” dalam buku berjudul “Visi Wartawan 45” terbitan tahun 1992. Judul bab buku tersebut secara eksplisit mencerminkan niatnya dan alasannya memutuskan untuk menjadi jurnalis. Jelas sekali bahwa kepentingan utamanya adalah terbangunnya keadilan dalam masyarakat. Artinya, dia menugaskan dirinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Setelah pertanyaan di atas, pertanyaan kedua adalah bagaimana HMS memperoleh kesadaran tersebut. Secara sosiologis, dapat dikatakan bahwa ia mengamati masyarakatnya dengan cermat. Ya, ini benar. Secara khusus, selama bekerja di pemerintahan Kota Pinang pada tahun 1920, ia menemukan beberapa permasalahan sosial, termasuk kondisi pekerja migran dan keterlibatan masyarakat lokal di sektor perkebunan. Maklum, secara tersirat ia memutuskan untuk mengadvokasi kelompok masyarakat yang terkesan tak berdaya di ruang publik tersebut.

Buruh dan Keadilan

Kehadiran mereka juga terlihat jelas seiring dengan peningkatan investasi perkebunan dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Sumatera Utara. HMS mungkin pertama kali menemukan konsep ‘koeli’ dan terminologi yang relevan selama masa kecilnya di kampung halamannya. Pasalnya, Mohammad Yamin, wakil ‘Sarekat Islam’, mengkritik kondisi sosial ekonomi kelas pekerja saat itu. HMS berpesan agar kelas buruh yang bekerja di perkebunan di Sumatera Utara tidak bisa membela diri terhadap korporasi dan majikan. Hak-hak mereka dibingkai melalui peraturan ketat spesifik yang tertulis di kontrak mereka, yang ditandatangani pada tahap awal kerja mereka.

Proses ini juga menyebabkan munculnya kesadaran tentang perlunya keadilan di kalangan kalangan terpelajar, termasuk jurnalis dan kalangan sastra. Pengoperasian industri perkebunan dimulai pada paruh kedua abad ke-19 dan meningkat secara signifikan karena permintaan global terhadap produk berharga ini. Namun, beberapa ketidakadilan telah diterapkan oleh investor dan pemilik perkebunan terhadap karyawannya seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadi fenomena sosial dan politik yang parah pada awal abad ke-20. Pemilik perkebunan Belanda merasakan keresahan di kalangan karyawannya, dan dia mengumumkan hal ini di beberapa surat kabar untuk mengambil tindakan menuju perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya berdasarkan kepentingannya.

Sumatera Utara terbagi antara penderitaan kelas buruh dan kesenangan investor asing serta kolaborator lokalnya. Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan kolonial merupakan pelanggaran terhadap martabat kelas buruh. Kondisi kehidupan buruh tidak tertahankan dan diperburuk dengan penerapan Panai yang baru. Tema sentral penulisan HMS adalah pemahamannya tentang rezim kolonial melalui angkatan kerja dalam pepatah lain, Koeli Kontrak.

Namun mengenai proses ini, setelah beberapa waktu, ia menulis salah satu artikel pertama tentang “penderitaan petani, dan pekerja kontrak” (kuli kontrak) di bawah pengusaha asing pada masa kolonial. Sebagaimana yang diamati dalam tulisan HMS, terjadi kesalahan pengelolaan tenaga kerja yang bahkan sampai pada tingkat pelecehan terhadap pekerja kontrak yang mencari solusi nekat seperti melarikan diri dari asrama perkebunannya dan termasuk melukai staf administrasi kulit putih.

HMS berpesan agar kelas buruh yang bekerja di perkebunan di Sumatera Utara tidak bisa membela diri terhadap korporasi dan majikan. Mereka terikat pada peraturan ketat tertentu yang tertulis di kontrak mereka, yang mereka tandatangani pada tahap awal kerja. Munculnya usaha perkebunan yang disertai dengan perluasan dan perluasan wilayah negara-negara Eropa Barat menyebabkan dominasi ekonomi dan politik mereka sangat dirasakan oleh masyarakat adat. Proses ini menjadi media eksploitasi terhadap masyarakat adat karena mereka pada tingkat yang lebih kecil atau lebih signifikan dipaksa menjadi kelas buruh seiring dengan meluasnya dominasi Eropa.

HMS menganut sistem peradilan dan memiliki pandangan kritis terhadap kelompok, baik asing maupun pribumi, yang dianggap bertanggung jawab atas ketidakadilan yang terjadi di sektor perkebunan. HMS sangat tajam dan mengkritik keras sistem yang tidak adil pada masa maraknya tanaman ekspor pada tahun 1920-an melalui investasi besar-besaran di kawasan perkebunan pertanian sejak tahun 1920-an dan seterusnya—berkembangnya bisnis sistem perkebunan diberdayakan oleh kondisi kolonial, baik faktor internal maupun eksternal. Sejak saat itu, secara implisit (saya kira) dan secara eksplisit ia berusaha untuk berada di posisi yang benar dalam ‘justice penduyum’. Sepanjang tulisannya tentang berbagai topik, ia menyadarkan masyarakat terhadap isu-isu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan saya pada karya-karya HMS juga penting untuk memahami bagaimana aktor-aktor sipil dan pejabat tertentu memicu perubahan masyarakat.

HMS berwacana tentang kondisi kerja kelas buruh. Baik pendatang dari jarak jauh maupun penduduk lokal di pesisir Sumatera Utara secara eksplisit berbicara mengenai perkembangan kesejahteraan mereka. Karena kemajuan, sebagai sebuah konsep baru, telah memasuki wacana sosial melalui media cetak dan surat kabar pemerintah, tidak ada segmen sosial yang bisa lepas dari dampak dan pengaruhnya. Sebagai seorang pengamat, HMS tentu menaruh perhatian besar terhadap kemajuan perusahaan dan karyawannya. Ia terikat erat pada jurnalisme dan memainkan perannya dalam memberikan kontribusi kepada publik melalui tulisan-tulisannya. Dalam hal ini, bisa ditebak bahwa orientasi intelektualnya adalah menjangkau masyarakat umum melalui jurnalisme, yang tampaknya sudah menjadi norma baginya.

Dengan Mata Hegelian

HMS merupakan kritik politik terhadap masyarakatnya yang dibentuk oleh kekuasaan kolonial. Saya mengusulkan untuk menamakannya “kondisi kolonial”, yang mencakup faktor internal dan eksternal. Ada yang berpendapat bahwa keseluruhan proses penulisan HMS merupakan hasil dari “kesulitan kolonial” (“meminjam dari Ann Kumar), sebuah fenomena dalam tahap perkembangan penulisan sejarah. Pemikiran dan tindakan HMS harus dianggap mewakili nilai-nilai. Dalam hal ini, kita dapat menegaskan bahwa -dalam cara Hegelian- kesadaran dirinya membantu pembaca untuk memahami semangat zaman itu -perjuangan kolonial melalui pemahaman HMS. Pendekatan ini, yaitu melihat perkembangan politik masa lalu melalui agen krusial yang spesifik, sangatlah penting.

Dari tulisan-tulisannya dan gambaran orang-orang yang tinggal di sekitarnya, diketahui bahwa HMS memiliki pikiran yang subur dan gemar membaca, belajar, dan menulis sepanjang hidupnya. Melalui Koeli Kontrak, HMS seperti beberapa intelektual lainnya menyoroti isu-isu hak asasi manusia, keadilan sosial dan menentang wacana kolonial, yang memungkinkan mereka mengembangkan wawasan politik dan sosiologis.

Judul bukunya yang mengacu pada persoalan kelas buruh di Medan (Deli) sungguh mencengangkan. Setengah abad kemudian, pada tahun 1977 melalui penerbitan bukunya, HMS meninjau kembali era buruh prakolonial yang mengambil tempat khusus di Medan. Judulnya memberikan sensibilitas terhadap isu tersebut, dengan menyebut masa tersebut sebagai “zaman kegelapan” karena aturan dan regulasi kolonial mengenai isu kelas buruh. Selain itu, praktik peraturan kolonial di bawah perkebunan swasta dan negara dianggap sebagai kondisi yang tidak manusiawi di Sumatera Utara.

HMS menyarankan perubahan substantif dalam sistem peradilan pemerintahan kolonial. Undang-undang perburuhan tradisional, yang ditetapkan oleh pemerintahan kolonial sejak tahun 1816 dan seterusnya, menciptakan lingkungan kerja yang padat karya. Hal ini sebagian besar merugikan kesejahteraan penduduk asli. Ada dua hal yang perlu diperhatikan: a) memanfaatkan tenaga kerja penduduk asli dan b) memanfaatkan tanah asli untuk memenuhi permintaan pasar global, yang secara historis jumlahnya terbatas di kawasan ini.

https://epaper.waspada.id/epaper/waspada-rabu-24-april-2024/ p. B3.

Çin’de denizcilik güvenliği toplantısı / Maritime security meetings in China

Mehmet Özay                                                                                                                            23.04.2024

Çin, bölgesel ve küresel güçleri biraraya getiren denizcilik güvenliği toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Güney Çin Denizi’nde kıta sahanlığı hakları ve iddialarından ötürü, ilgili ülkeler arasında yaşanan gerginlik devam ederken, Çin, deniz kuvvetlerinin önemli isimlerini biraraya getiren toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Dün başlayan ve teması “denizcilik güvenliği ve meydan okumalar” olarak belirlenen toplantılar dört gün sürecek.

Söz konusu toplantılar, önümüzdeki günlerde Çin Ordusu’nun kuruluşunun 75. yılı kutlamaları öncesinde ve bölgede, ABD ile ittifak güçleri arasındaki tatbikatlar sürecinde gündeme geliyor.

Güney Çin Denizi: Çelişkiler yumağı

Çin’de, hafta başında başlayan toplantılar sürerken, aynı gün ABD-Filipinler arasında kapsamlı askeri tatbikat ile geçen hafta ABD-Japonya ve Filipinler arasında imzalanan, “üçlü zirve antlaşması” (trilateral summit) aslında, bölgedeki gelişmelerin ne denli çelişkili ve meydan okuyucu olduğunun somut bir göstergesidir.

Bu gelişme, Çin’in yanı sıra, Güneydoğu Asya Ülkeleri İşbirliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) üyesi olan Filipinler’in, birliğe üye diğer dokuz ülkeden bağımsız olarak, ABD ve ilgili ittifak güçleriyle ilişkilerini ne ölçüde geliştirebileceğini de ortaya koyuyor.

ABD-Filipinler arasında, son dönemde yakınlaşma dikkat çekiyor. Sabık devlet başkanı Rodrigo Duterde döneminde, ABD ile gergin ilişkiler yaşayan Filipinler, geçtiğimiz yıl başkanlık koltuğuna oturan Ferdinand Marcos ile yeniden, ABD ile olan ittifak işbirliğine geri dönmüş gözüküyor.

Bununla birlikte, Çin ve bölge ülkeleri arasındaki kıta sahanlığı, deniz güvenliği vb konularda yaşanan tartışmalar ve gerilimler Güney Çin Denizi’yle sınırlı değil...

Öyle ki, Çin, Japonya ile Doğu Çin Denizi’nde benzer sorunları yaşarken, son dönemde geliştirmekte olduğu denizcilik kabiliyetini Asya-Pasifik’te Avustralya için de bir tehdit olarak beliriyor.

Temel parametre: ASEAN

Çin’de başlayan denizcilik güvenliği konusu etkinlik, Güney Çin Denizi anlaşmazlıklarına doğrudan taraf olan Çin ile genel olarak ASEAN ve özelde, bu birliğe üye beş ülke temsilcileri arasında doğrudan görüşmelerin gerçekleştirilmesi açısından gayet önemli.

Çin’in Güney Çin Denizi’nde kendinden menkul ‘dokuz hat’ sınırları, bu suyolunun yüzde 90’ına varan bölümünü kendi kıta sahanlığı içine alması, Filipinler, Vietnam, Bruney ve Malezya’yı doğrudan etkilerken, son on yılda Çin’in askeri varlığını, bu suyolunun en güney noktasında, Riau Eyaleti’ne bağlı Natuna Adaları sınırına kadar geliştirmesi, Endonezya’nın da beşinci ülke olarak Çin’le karşı karşıya geldiğini gösteriyor.

ASEAN’ın kurucu ülkeleri arasında olması kadar, ASEAN sekreterliğinin başkent Cakarta’da olması, Endonezya’yı sıradan bir ülke olarak değil, bölgesel bir güç olarak bu sorunda önemli bir aktör haline getirme sürecinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu çerçevede, Jokowi yönetiminin son beş yıllık hükümetinde Savunma Bakanı olan ve Mart ayındaki seçimleri ilk sırada bitirerek devlet başkanı olmayı hak eden, -eski ordu mensubu- Prawobo Subianto’nun da girişimleriyle Endonezya’nın Natuna Adaları ve çevresine önemli askeri yatırımlar yaptığı da malum.

Yakında devlet başkanlığı görevini devralacak olan Prabowo’nun, Güney Çin Denizi konusunda ne tür politikalar geliştireceği merak konusu.

Bunun yanı sıra, bölgede doğrudan teritoryal varlığı olmamakla birlikte, küresel bir güç olarak toplantılara, ABD’nin de katılması, bölgede tarafların birbirlerini dinlemeleri ve istikrarın sağlanması açısından gayet önemli.

Bölgesel ve küresel güçler

Toplantılara bölge ülkelerinin yanı sıra, Fransa, Avustralya, Kanada, Hindistan, Rusya ve İngiltere gibi küresel güç sistemi içerisinde önemli yere sahip ülke temsilcileri de iştirak ediyor.

Çin yönetiminin son dönemde, ABD’nin Filipinler üzerinden bölgede hakimiyet kurmak veya istikrarsızlık oluşturmak iddiasını gündeme getirdiği hatırlanacak olursa, ABD deniz kuvvetleri yetkililerinin Çin’deki  toplantılarda yer almalarını dikkatle izlemek gerekiyor.

Kimi çevreler, bu toplantıların Güney Çin Denizi bağlamında sürgit devam eden gerginliği sonlandırma konusunda bir umut ışığı olarak görseler de, somut gerçeklikler olarak yaşanmakta olan vakıalar, gelişmelerin pek de bu yönde olmadığının göstergesi hükmündedir.

Çin’e karşı sınırlı ittifak-küresel ittifak

Geçtiğimiz günlerde ABD, Filipinler, Japonya ve Avustralya deniz güçlerinin katılımıyla yapılan tatbikat, Çin tarafından büyük eleştiri konusu yapıldığını unutmamak gerekiyor.

Bu dört ülke arasında ABD’nin bölgedeki en önemli ittifaklarından biri olan Filipinlerle olan yakınlaşması sürüyor.

Bu çerçevede, Çin’in, ABD’nin bölgede özellikle, Filipinler’i öne sürerek bölgede gerginlik yarattığı konusundaki görüşler, Filipinler medyasında da karşılık buluyor.

Örneğin bazı yazarların, “Devlet başkanı Marcos bizi bilinmez bir savaşa mı sürüklüyor?” sorusunu gündeme getiren yazıları, bölgede gerginliğin gündelik yaşamdaki boyutunu ortaya koyan unsurları olarak dikkat çekiyor.

Yukarıda dikkat çekilen, bu dört ülkenin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde uluslararası medyada yer alan ve Çin’i küresel olarak çevirmeyi hedef ve aralarında Batı Avrupa ülkelerinin de bulunduğu ülkelerin deniz ve hava kuvvetlerinin çeşitli bölgelerdeki konuşlanmalarını gösteren harita, Çin’le yaşanan gerginliğin ne boyutta seyrettiğini gayet sembolik bir şekilde ortaya koyuyor.

Tarihsel gerilim bölgesi

Güney Çin Denizi’nde yaşanan gerginliğin, ABD ve Çin arasında var olan örneğin ticaret savaşları gibi gerilimlerin bir unsuru olarak görmemek gerekiyor.

Yani, ortada suni bir gerginlikten bahsedilmiyor...

Aksine, gayet somut ve tarihsel boyutları ve çağdaş ilişkiler ağındaki yeriyle önemli bir sorunun, bölge ülkelerinin ve giderek, küresel toplumun dikkatle izlemekte olduğu bir olgudan bahsediyoruz.

Bu anlamda, Güney Çin Denizi’nin bizatihi kendi başına, jeo-stratejik ve jeo-politik önemiyle dikkat çektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu durum, Güney Çin Denizi’nin de içinde yer aldığı bölgedeki suyollarını, tarihin erken dönemlerinde var olan kıtalar ve bölgeler arası ilişkideki yerinin, zamanla -beş yüzyıl öncesinden itibaren- sömürgecilik süreçlerinde vazgeçilmez ulaşım kanalları olmasına ve ardından, 20. yüzyılla birlikte, küresel güç deyimini üzerinde taşıyan ülkelerin gözünün üzerinde yer aldığı alanlar olarak kabul etmekte yarar var.

Toplantılarda temel hedef, Güney Çin Denizi’nde ilgili ülkelere ait sivil ve askeri denizcilik varlıklarının seyir ve sefer süreçlerini belirlemeye matuf.

Bu anlamda, geçtiğimiz Ocak ayında yapılah hazırlık toplantıları, bu hafta içinde yapılmakta olan toplantılar için alt yapı oluşturduğu söylenebilir.

Sonuncusu 2022 yılında Japonya’da yapılan denizcilik güvenliği toplantılarının bir yenisine Çin ev sahipliği yapıyor.

Dün başlayan ve dört gün sürecek toplantıların, Doğu ve Güney Çin Denizleri’nde var olan deniz güvenliği sorunlarının ilgili ülke temsilcilerinde ele alınması hedeflenirken, bu toplantıların özellikle Güney Çin Denizi’nde var olan çatışmacı söylem ve eylemler üzerinde ne tür olumlu etkisi olacağını önümüzdeki günler gösterecektir.

https://guneydoguasyacalismalari.com/cinde-denizcilik-guvenligi-toplantisi-maritime-security-meetings-in-china/

Malezya-Almanya ilişkileri: Hıristiyan Demokrat arka plân / Malaysia-Germany relations: Christian Democrat background

Mehmet Özay                                                                                                                            21.04.2024

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in, Mart ayı ortasında Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyarete dair geçenlerde kaleme aldığım yazıya devam ediyorum.

Bu yazıda, daha çok Almanya’nın yani, Alman hükümeti, iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarının Malezya ile ilişkilerde ne tür politikalar geliştirmeleri, ne tür stratejiler belirlemeleri vb. gerektiği konusunun dışında ve ötesinde, biraz daha ‘temeller’ üzerinden, iki ülke ilişkilerine eğilmekte yarar olduğu kanaatindeyim.

Bu anlamda, bu bakış açısının yenilikçi bir yaklaşımı yansıttığını söylemekte yarar var.

Böylece, Malezya ve Almanya’nın sadece ‘ekonomi, ticaret ve teknolojik’ boyutlarla sınırlı olmayan bir ilişkiler sistemi içerisinde ele alınabileceğini ileri sürebiliriz.

Bu durum, her iki ülkeyi ve toplumu birbirine yakınlaştırmada aracı olabileceği gibi, günümüz değerleri noktasında yenilikçi bir yaklaşıma el vermesiyle de önem taşımaktadır.

Kışkırtıcı bir söylemle, tarihsel olarak ‘Hıristiyan Demokrat” ideoloji ile mevcut Alman hükümetinin ‘Sosyal Demokrat’ varlığının, Malezya’da bazı siyasi liderler ve çevrelerin siyasal bakış açılarıyla, mevcut Birlik Hükümeti’nin ‘reformcu’ söylemi arasında benzerlikler bulmak mümkün.

Bu benzerliğin salt bugünün değil, kayda değer ölçüde yakın tarihsel gelişmelerin ürünü olduğunu ileri sürebiliriz.

Bu noktada, örneğin, başbakan Enver İbrahim’in, -tıpkı benzeri siyasetçilerin ve düşünürlerin dile getirdiği üzere- “zamanında, sosyal demokrat oldukları” yönündeki ifadelerinin ve bunun gündeme getirdiği düşünce ve tutumlarının bugünkü hükümet ve politikalarının oluşturulmasına etkisini göz ardı etmemek gerekir.

Değişim süreçlerine rağmen, bugün bu çevrelerin, sosyal demokrat olmadıkları veya sosyal demokrasinin öngördüğü politikalar ve söylemlerle siyaset yapmadıklarını söylemek de mümkün değil.

Bu durumu, aynı zamanda, bu liderler ve entellektüeller bağlamında “sosyal demokratlığın” somut karşılığının, Müslüman-Malay toplum ve siyasal kesimlerin dışındaki toplum ve siyasal çevrelerle ilişkilerindeki yapısallıkta görmek mümkündür.

Kimilerinin nazarında -haklı olarak- siyasal İslamcı ve sivil toplumcu nitelikleriyle dikkat çekse de -ki, bunda yanlış bir şey yok-, Enver İbrahim ve benzeri siyasetçilerin sosyal demokratlık kökenlerinin varlığını inkar etmek mümkün değildir.

Temelde, bu ideolojik açılımı anlamlandırabilmek için, bölge siyasal ve entellektüel tarihine yakından nüfuz etmek gerekiyor.

Bu çerçevede, sosyal demokratlık olgusunun, yukarıda dikkat çekilen söz konusu liderler ve içlerinde yer aldıkları siyasal ve sivil hareketlerin bağlı olduğu ileri sürülen İslam düşünce sistemi ile karşılaştırıldığında, bölgenin kendi tarihsel gelişimi içerisinde anlamlı olduğu görülür.

Burada, siyasal bir tutum ve davranış olarak “halk” (rakyat) ve “demokrasi” kavramları üzerinde duran bir siyasi düşünce ile siyasetçiler ve entellektüellerin varlığı dikkat çekicidir.

Bu kısa girişin ardından, kısaca Almanya’nın bölgedeki varlığına bakalım...

Malay dünyasında Almanya

Temelde, şunu vurgulamak gerekir ki, Almanya bölgeye yabancı bir devlet değil...

Bu noktada, yüksek sömürgecilik süreci başlarında yani, 19. yüzyıl başlarında, Hollanda ve İngiltere ile kısmen Fransa ve ardından, ABD gibi geniş Malay dünyasında faaliyeti olmasa da, yüzyılın sonunda bölge ticaretinde yer aldığı gibi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda da, bölgede şu veya bu şekilde varlığnı hissettirmiş bir ülke.

Buna ilâve olarak, yine yüksek sömürgecilik sürecinde Alman misyonerlerin, Sumatra Adası dahil olmak üzere bölgedeki varlıkları biliniyor.

Bu çerçevede, Almanya siyaset aklı ve sivil toplum çevrelerinde Malay dünyasına dair bir eğilim ve şu veya bu şekilde, kayda değer bir birikimsel düşüncenin gelişmiş olduğunu söylemek mümkün.

Bu bağlamın sembolik ifadesine, Goethe Enstitüsü’nün 1952 yılından itibaren, yani daha bağımsızlıktan önce, Kuala Lumpur’da faaliyet göstermesinde tanık olunur.

Din-kültürel yapı ve demokrasi

İki ülkenin dini-kültürel yapılaşmasına bakmakta yarar var.

Pek çok kişinin aklına, dini-kültürel alanda iki ülkenin ortak noktaları olmadığı gibi bir düşünce gelebilir. Bunu, doğal karşılamak ve mazur görmek gerekir...

Ancak, detaylara baktığımızda, benzerlikler kadar bunun ötesinde, söz konusu bu benzerliklerin, iki ülkeyi ve toplumu yakınlaştırabilecek bir zeminin olduğu görülür.

Almanya’nın, büyük yıkıma uğradığı İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, dine yani, Hıristiyanlığa, ulusal siyaset ve toplumsal yapının yeniden inşası sürecinde verdiği yer ve önem ve noktada sergilenen siyasal ve toplumsal açılımlar önemlidir.

Bu açılım, Hıristiyanlık değerlerine yaslanan bir siyasal ideolojinin yani, Hıristiyan Demokrat (Christian Democrat) söylemin yükselmesiyle bağlantılıdır.

Döneminin küresel özelliklerinden bağımsız ele alınamayacak hususlar taşımakla birlikte, Hıristiyan Demokrat ideolojik açılımını, kanımca, Alman din, tarih ve kültür birikiminin bir ürünü olarak görmek gerekir.

Özellikle, Fransızlar karşısında elde edilen başarıyla birlikte, 1870’lerden itibaren yüksek sömürgecilik sürecinde var olmayı fiili olarak ortaya koymuş Alman İmparatorluğu ve onun ürettiği bir Nazi ideolojisinin neden olduğu yıkımlar sonrası Almanyası’nda, devlet nizamına ve Alman toplumuna, yeni bir ruh ve ideolojik temel sunma çabasının bir ürünü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Almanya’nın, Avrupa’daki diğer benzeri ülkelerden farkı, demokrasiyi tarihsel ve kültürel yapının önemli unsuru olan ‘Hıristiyanlık’ değerleriyle bezeme konusunda sarf ettiği çabadır.

Bu noktada, İkinci Dünya Savaşı sonrası düşünce evreninde Hıristiyanlığın, “artık eski Hıristiyanlık olmadığı” ve bu anlamda, karşımızda “sekülerleşmiş bir Hıristiyanlık formunun bulunduğu” söyleminde gerçeklik payı olduğu gibi, Hıristiyanlığın bir şekilde savaş sonrası dönemin düşünce dünyasına Almanya vasıtasıyla yeniden girdiğini göstermesi açısından önemlidir.

Malezya: devletin temelleri

Bu dini, kültürel zeminden hareketle, yeni bir Almanya siyasal dili ve ideolojisi inşasının Malezya ile bağlantısı hiç kuşku yok ki, 1957 yılındaki bağımsızlığına kavuşan bir ülkenin “nasıl bir devlet, nasıl bir toplum, nasıl bir dini-kültürel yapı” gibi gayet önemli sorulara cevaplar vermesiyle bağlantılıdır.

İlk kuruluş süreci dikkate alındığında temelde Malay Yarımadası eksenli bir ulus-devlet olarak ortaya çıkan ve bu anlamda, geniş Malay dünyasının coğrafi ve nüfus özellikleri bağlamında, sadece küçük bir parçası hükmündeki Malezya Federasyonu’nun “çok kültürlü, çok dinli, çok ırklı toplumsal yapısı ve bunun siyasal sisteme ve rejime yönelik yansımaları neler olmalıdır?” sorusu üzerinde, İngiliz sömürge yönetimi eliti epeyce mesai harcadığı gibi, dönemin Malay siyasal ve kısmen dini elitinin de, bu ve benzeri sorulara cevap üretmek durumunda kaldığını biliyoruz.

Bu bağlamda, İbrahim Yacob, Garieb Rauf, A. Samad İsmail, Dato Onn Jaafar gibi 1930’lardan itibaren ve ardından, Syed Husin Alatas, Chandra Muzaffar örnekleriyle devam ettiği üzere, Malaya’da siyasal bağımsızlık ve ideolojik bağlam üzerinde kafa yormuş gazeteci, entellektüel ve siyasetçiler ile kurucu başbakan Tunku Abdul Rahman ve ardından gelen liderler özellikle de, Dr. Mahathir Muhammed dönemlerinde devlet ideolojisinin belirleyici unsurları arasında dinin, dinin olduğu kadar sekülerleşmenin hangi ölçülerde var olabileceği konusu bugün dahi etkisini hiç de azaltmamış ölçüde devam ettirmesiyle önem taşır.

Malezya Federasyonu’nun, -nihayetinde siyasal sistem içerisinde varlıkları ‘sembolik’ olarak nitelendirilen ve ulusal anayasada, bu şekilde karşılık bulan geleneksel sultanlıkların varlığının dışında ve ötesinde, din ve devlet işlerinin organizasyonunda, hangi kuruma ne ölçüde pay ayrılacağı tartışması önemlidir.

Bu önem, sadece ve sadece ülkenin çok dinli, çok etnikli yapısıyla bağlantılı değildir...

Bir başka şekilde söylemek gerekirse, özellikle, azınlık konumundaki toplum kesimlerinin yani, Çin ve Hint kökenlilerin, -ve Borneo Adası’ndaki diğer antropolojik ve sosyolojik yapıların- toplumsal yapı içerisinde varlıklarının zorlamasıyla ortaya çıkan bir durum değildir.

Aksine, bizatihi Malay gazeteci, entellektüel ve siyasetçilerinin 20. yüzyıl başlarından itibaren Malay kimliği, dini, siyasal ideolojisi üzerine düşüncelerinin belirleyiciliğine hatırlatmak ve vurgu yapmak gerekir.

Giriş’te, kısaca dikkat çektiğim üzere, bağımsızlık öncesi süreçten başlayarak Malaya’da, -tıpkı geniş Malay dünyasının diğer yerlerinde olduğu gibi- dini yapı ve düşünce sistemine ilâve olarak sosyalizmin ve demokrasi bağlamının güçlü bir yer aldığı görülür.

Kimi ölçülerde, bu ‘birbirine zıd’ ideolojik zeminlerin bazı gazeteci, entellektüel ve siyasetçilerin düşünce yapılarında birleştiğine tanık olunur.

Bugün, Enver İbrahim’in geçtiğimiz ay ortasında Almanya ziyaretiyle gündeme gelen Malezya-Almanya ilişkilerini salt ekononik, ticari ve teknolojik boyutlarının dışında ve ötesinde, dini-kültürel ve siyasal yapı ve ideolojik bağlamları ile ele almak gerekir.

https://guneydoguasyacalismalari.com/malezya-almanya-iliskileri-hiristiyan-demokrat-arka-plan-malaysia-germany-relations-christian-democrat-background/

Enver İbrahim’in ziyareti ve Malezya-Almanya ilişkilerinde yeni dönem / Enver Ibrahim's visit and a new era in Malaysia-Germany relations

Mehmet Özay                                                                                                                            19.04.2024

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in, 10-15 Mart günlerinde Almanya’ya yaptığı resmi ziyaret, Avrupa’nın öncü ekonomi gücü Almanya’nın önümüzdeki dönemde Malezya’ya yapacağı potansiyel ekonomik yatırımlar bağlamında büyük önem taşıyor.

Malezya başbakanı Enver İbrahim’in resmi ziyaret çerçevesinde, Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Alman şansölyesi Olaf Scholz ile ayrı ayrı görüşmesi ve heyetler arasındaki toplantılar, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir ivme kazanacağının işareti olarak değerlendirilmelidir.

Liderler arası üst düzey görüşmeler, Malezya başbakanına siyasi destek olarak yorumlanıyor...

Bu destek, hiç kuşku yok ki, başta Avrupa olmak üzere uluslararası çevrelerin ekonomik ve ticari işbirliklerinde siyasi istikrar arayışlarının temel bir parametre olmasından kaynaklanıyor.

Siyasi istikrar

Malezya’da 2022 yılı sonlarında yapılan seçimlerin ardından, Birlik Hükümeti başbakanı olarak ülkeyi yönetmeye başlayan Enver İbrahim’in karizmatik ve entellektüel kişiliğinin de, hem Doğu ve hem Batı ülkelerinde olumlu yankı bulduğunu söylemek yerinde olur.

Enver İbrahim’in, Almanya ziyareti sürecinde devlet ve hükümet yetkilileri kadar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeleri ve bu toplantılarda yaptığı konuşmalarla aslında, entellektüel duruşun ve bu çevreler nezdinde ne denli kabul gördüğünün bir ifadesidir.

Malezya başbakanı, hükümet ve özel sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde ana vurgusu siyasi istikrar ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaydı.

Bu anlamda, Enver İbrahim’in Malezya’da 2022 seçimleri ardından oluşan siyasal istikrarın varlığına, ülkenin neredeyse her bölgesinde dikkat çeken zengin alt yapısına, Güneydoğu Asya’nın küresel ekonominin dinamosu olması ile bu sürecin, önümüzdeki dönemde de devam edeceğine dair vurgusu, sadece Alman iş çevrelerinin değil, aslında küresel iş çevrelerinin de duymak istedikleri konulardır. 

Enver İbrahim’in, konuşmalarında sadece Malezya’ya değil, Güneydoğu Asya Ülkeleri İşbirliği’ne de (ASEAN) vurgu yapması dikkat çekiciydi.

ASEAN’ın üzerinde yükseldiği coğrafyanın Doğu ve Batı ülkeleri için ekonomik yatırımlar ve ticaret bağlamında cazibe merkezi olması, bölgenin jeo-politik ve jeo-ekonomik önemine dayanıyor.

Enver İbrahim’in, bu anlamda Batı’dan  ABD’nin ve Doğu’dan Çin, Japonya ve Güney Kore’nin bölge ülkelerindeki ekonomik ve ticari işbirliklerindeki rolüne dikkat çekmesi, ASEAN’ın gizli/açık bir bölgesel güç olduğunun ifadesidir.

Bu durumun, hiç kuşku yok ki, bölge ülkeleri kadar Malezya’nın da küresel yatırımcılar nezdinde, cazibe merkezi olduğu şeklinde yorumlamak gerçekçi bir görüş olacaktır.

Yeni yatırımlar

Malezya başbakanının Alman devleti üst düzey yöneticileri ve iş çevreleriyle yaptığı toplantılar, Almanya’nın Güneydoğu Asya’nın alt yapısı ve işgücü kapasitesi gelişmiş ülkesi Malezya’ya yeni yatırımları gündeme getirmesi anlamına geliyor.

Enver İbrahim’in bu ziyareti, 2000’lerin başından bu yana, Malezya’nın Avrupa Birliği içinde birinci ticaret ortağı olan Almanya ile işbirliğini pekiştirmesi ve geliştirmesi olarak yorumlamak yanlış olmayacaktır.

İki ülke arasındaki geçen yılkı verilere göre, ekonomik ve ticari ilişkilere göz atıldığında, Malezya’nın Almanya ile olan toplam ticareti 13.9 milyar Dolar’a ulaştı.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen ziyaretin ardından özellikle, palmiye yağı, yarı iletken gibi oldukça stratejik ve küresel planda ses getiren alanlarda yapılacak yatırımlarla ticaret hacminin artması bekleniyor.

İstikrar ve güven

Enver İbrahim’in beş gün süren ve devlet, hükümet ve özel sektörle gerçekleştirilen üst düzey görüşmeleri, Malezya’da siyasi istikrarın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Alman tarafının bu konuda özellikle, Enver İbrahim’e desteğinin olması, aynı zamanda iş çevrelerinin de, bu Güneydoğu Asya ülkesine yatırımlara ağırlık vermesindeki en önemli neden olarak görülmelidir.

Bu çerçevede, söz konusu bu ziyaretin somut sonucu olarak Alman iş çevrelerinden Malezya’ya toplam 9 milyar Dolar yatırım imkânı doğmuş gözüküyor.

Bu yatırım süreci, halen Malezya’da faaliyet gösteren 700 civarındaki Alman şirketinin varlığının pekişmesi ve artması hiç kuşku yok ki, ülkede yeni istihdam ve ülke ekonomisinin prestiji açısından gayet önemli.

Köklü eğitim-kültür işbirliği

Almanya hükümet ve iş çevrelerinin önümüzdeki dönemde Malezya ile ilişkilerde özellikle, eğitim ve çevre gibi konularda işbirliği geliştirilmesi öngörülürken özellikle, son dönemde Avrupa’nın bir tür ambargosuna konu olan palmiye yağı başta olmak üzere yarı iletken, hava taşımacılığı, sürdürülebilir enerji, tıbbi cihazlar ve kimsayallar gibi sektörlerde de işbirliğinin gündeme gelmesi Malezya açısından gayet olumlu olarak değerlendirmek gerekiyor.

Almanya’da öğrenim gören 1500 civranıdaki Malezya öğrencinin varlığı hiç kuşku yok ki, ilerleyen yıllarda iki ülke ilişkilerinde eğitimle sınırlı olmayacak yakınlaşmalar olarak anlamak gerekiyor. Almanya’nın önce kültür kuruluşu Goethe Enstitüsü’nün 1952 yılından bu yana Kuala Lumpur’da faaliyet göstermesi aslında, iki ülke eğitim ve kültür ilişkilerinin varlığının gayet köklü olduğunun kanıtı hükmündedir.

Alman şirketlerinin Malezya’ya yatırımlarının bir diğer getirisi ise hiç kuşku yok ki, teknoloji transferine olanak tanımasıdır.

Enver İbrahim’in Almanya ziyareti, ülkede siyasi istikrarın bir göstergesi olurken, ABD ve Çin’in dışında, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile de yeni ekonomi ve yatırım işbirliklerine kapı aralamada başarılı olduğuna işaret ediyor.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesinde, 1991 yılında kurulan Malezya-Almanya Ticaret ve Endüstri Odası’nın kayda değer bir rolü bulunuyor.

Malezya’nın seçimler sonrasında siyasi istikrarın sağlanmasında katettiği aşama, hem ASEAN içerisinde hem de küresel yatırım çevreleri için cazip bir yatırım bölgesi olmasında önemli pay sahibi.

Bunun yanı sıra, ülkenin nitelikli alt yapısı ve bunun ülkenin farklı bölgelerine yayılmış olmasının getirdiği bir avantajdan da söz etmek mümkün.

Çin, Hindistan gibi geleneksel olarak bölgeyle ilişkileri olan ülkelerin yanı sıra, Japonya, Güney Kore, ABD ve Avustralya gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği’nden Almanya’nın da bu süreçte önemli bir rol sahibi olduğu gözlemleniyor. 

Enver İbrahim’in geçen ay Almanya’ya yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmeler Alman iş çevrelerinin yeni yatırım sürecinde Malezya’yı öncelleyeceklerine dair güçlü işaretler veriyor.

https://guneydoguasyacalismalari.com/enver-ibrahimin-ziyareti-ve-malezya-almanya-iliskilerinde-yeni-donem-enver-ibrahims-visit-and-a-new-era-in-malaysia-germany-relations/

Singapur’da Lee Hsien dönemi biterken / As the Lee Hsien era ends in Singapore

Mehmet Özay                                                                                                                            17.04.2024

Singapur’da 2004 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Lee Hsien Lhoong, görevini 15 Mayıs’ta yardımcısı Lawrence Wong’a bırakacak…

Kamu idaresi ve ekonomi alanında uzman olan ve uzun yıllar hem, kamu sektöründe hem de, DAP hükümetlerinde yer alan 51 yaşındaki Wong, Singapur’da yeni lider profili olarak dikkat çekiyor.

Söz konusu bu siyasi karar, Ada ülkesi Singapur’da herhangi bir seçim sonucu ortaya çıkmış değil…

Aksine, 2022’den bu yana gündemde olan başbakanlık değişiminde karar, bizzat Lee Hsien’den geldi.

Sürpriz değil

2005 yılında, Lee Hsien’in başbakanlığının daha ilk yılında yanındaki en yakın isim olan Wong’un bugün başbakan olarak Singapur’u yönetmeye hazırlanması bir sürpriz değil…

Uzun yıllar Ada ülkesi yönetiminde bakan ve ardından, Ada ülkesinin üçüncü başbakanı olarak görev yapan Lee Hsien, uzun yılların getirdiği yorgunluğun yanı sıra, sağlık sorunları nedeniyle de görevi bırakacağını birkaç yıl öncesinden gündeme getirmişti.

 

Başbakanlık değişimi, Ada’nın bağımsızlığını kazandığı 1965 yılından itibaren ülkeyi yöneten

Demokratik Eylem Partisi’nin (Democratic Action Party-DAP) Kasım ayında kuruluşunun 70. yılı kutlamalarından önceye denk gelmesi de önemli.

Ada’da bir dönem bitiyor

Lee Hsien’ın böylesine önemli bir dönemde kendi arzusuyla, başbakanlık koltuğunu terk etmesi, Ada’da bir dönemin kapanması anlamı taşıyor.

Kurucu başbakan Lee Kuan Yew (1965-1990) ile ikinci başbakan Goh Chok Thon’un (1990-2004) 2. Dünya Savaşı dönemi siyasetçileri olmaları ve oğul Lee Hsien’ın 20. yüzyıl’ın ikinci yarısındaki tüm sorunlarına tanık olmuş bir siyasetçiydi.

Lawrenge Wong ise, bu yüzyılın ürünü ve yeni bir yüz olarak Ada siyaset arenasında yer alacak.

Bununla birlikte, yine Ada siyasal geleneğinde gözlemlendiği üzere başbakanlıktan ayrılan siyasetçi kabinede ‘olağanüstü bakan’ sıfatıyla yer alarak devlet bilgi ve tecrübesini hükümet üyeleriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ada’nın güçlü siyaseti

Güneydoğu Asya’nın en küçük ancak, neredeyse her açıdan en gelişmiş Ada ülkesi Singapur’da böylece, bir dönem geri kalmış olacak.

Bu gelişme, Singapur iç siyaseti dışında özellikle, ASEAN açısından önemli bir dönemin başlaması anlamına gelecek.

Lee Kuan Yew gibi kendine özgü nitelikleriyle dünya siyaset tarihinde yer etmiş bir siyasetçinin ardından, Lee Hsien kararlılığı ve istikrara dayalı politik yaklaşımlarıyla ASEAN içerisinde önemli bir rol oynadı.

Özellikle, yüzyılın başından bu yana giderek artan ABD-Çin kutuplaşmasında, bölgesel bir birlik olarak ASEAN’ı iki kutuptan birine güçlü eğilimi olmaktan kurtaran politikaların ardında, hiç kuşku yok ki, Singapur siyaset liderlerinin önemli bir payı var.

Ada’da seçim

Kimi gözlemciler, başbakanlıkta yapılacak bu değişimden amacın, yakında yapılması beklenen genel seçimlerde DAP’ın, yeni yüzlerle seçmen karşısına çıkmayı arzu ettiğine dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, Ada siyasal geleneğinde bu tür ‘yenilikçi’ isimler pek fazla siyasal gündemi belirlemediği dikkate alındığında, yukarıda dikkat çektiğim üzere, Lee Hsien’ın yılların verdiği yorgunluk ve sağlık sorunlarının öne çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bunun yanı sıra, her ne kadar, başbakan yardımcısı ve maliye bakanı görevini yürütse de, Lawrence Wong’un karizmatik bir lider olduğunu söylenemez. İşini bilen, işini yapan bir siyasetçi o kadar…

Başbakanlık gibi önemli bir makamda yapılacak değişikliğin, kovid-19 sonrasında, özellikle son bir yılda yaşanan bazı olumlu değişimlere karşın ekonomideki durgunluk ve özellikle, küresel belirsizlik ve bunu tetikleyen Avrupa ve Ortadoğu’daki savaş atmosferi karşısında, ne tür bir tepki üreteceğini şimdiden söylemek güç.

Böylesine kritik bir süreçte, başbakan değişikliğinin yapılıyor olmasının getireceği bazı riskler olduğunu da söylemek gerekiyor.

Başbakanlıkta yumuşak geçişler

Lee Hsien, Ada’nın kurucu başbakanı ve babası olan Lee Kuan Yew’un ardından, başbakanlık koltuğuna oturan Goh Chok Tong’dan sonra Ada yönetiminde söz sahibi olmuştu.

Başbakanlığı öncesinde, her iki dönemde de, bakanlık görevlerinde bulunan Lee Hsien’i hem, babası hem de, kurucu başbakan sıfatını taşıyan Lee Kuan Yew’un ideallerini Ada siyasetinde devam ettiren isim olarak zikretmek yanlış olmayacaktır.

Lee Hsien, başbakanlığı bırakacak olsa da, şimdiden Wong kabinesinde ‘olağanüstü bakan’ sıfatıyla yer alacağı kesinleşmiş durumda.

Ada’nın, 1965’den bu yana olan siyasal tarihine bakıldığında uzun dönemli DAP’ın eğemenliğinde bir siyasal yaşamın yanı sıra, uzun dönemli başbakanlıklarla istikrarlı bir gelişme kaydedildiğini söylemek mümkün.

20. yüzyıl ikinci yarısında, Batı’nın demokrasi ve demokratikleşme söylemleri karşısında, “Asyalılık değerleri” kavramıyla gündemi belirleyen, Malezya’da başbakan Dr. Mahathir Muhammed’le birlikte, Batı siyasal çevreleri ve akademi dünyasına ‘ders veren’ Lee Kuan Yew’un, uzun dönemli siyasal yaşamlarını istikrarlı süreçler olarak ortaya koymaları, hiç kuşku yok ki, bu ideolojik tutumlarının en önemli dayanağını teşkil ediyordu.

Singapur’da Mayıs ayı ortasında gerçekleşecek başbakanlık değişimi, Ada iç siyasetinde DAP’ın Lawrence Wong ile siyaset dünyasında var olmaya devam edeceği anlamı taşıyor.

https://guneydoguasyacalismalari.com/singapurda-lee-hsien-donemi-biterken-as-the-lee-hsien-era-ends-in-singapore/

Reform ve dirilişçilik çabası ile kalkınmacılık üzerine / On developmentalism with the effort of reform and revivalism

Mehmet Özay                                                                                                                            14.04.2024

Müslüman toplumların geri kalmışlığı meselesinde ‘reform’ (reform) ve ‘kalkınma’ (development), iki temel parametre olarak karşımızda duruyor.

Özellikle, ‘İslami kalkınma’ denildiğinde akla, hiç kuşku yok ki, ekonomik kalkınma geliyor.

Bununla birlikte, bugünkü koşullarda, ekonominin hangi alanındaki faaliyetlerle kalkınmanın gerçekleştirileceği sorusuna cevabın, oldukça sınırlı bir şekilde ‘İslam ekonomisi’ başlığı altında yer alan, bankacılık ve finans sektörüyle sınırlandırıldığı bir noktaya gelindiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Reform ve kalkınma

İlk duruma yani, reform olgusuna bakacak olursak, -önceki yüzyıllar bir yana-, bu süreç, 19. yüzyıl şartlarında adına, reform/asyon (reform/ation) denilen ve daha çok dini yani, İslamı içerden değiştirme, dönüştürme ve var olan Batılı standartlar ölçeğinde adapte etme vb. çabası olarak görülebilecek bir duruma tekabül ediyordu.

Bu sürecin belirleyici olan aktörleri, hiç kuşku yok ki, alimler ve düşünürlerdi.

20. yüzyıl ikinci yarısında, adına ‘yeniden dirilişçilik’ veya ‘dirilişçilik’ (revivalism) denilebilecek bir olgunun ortaya çıkması bir anlamda, önceki yüzyılın reform çabalarının devamı niteliğindeydi.

En azından böylesi bir intiba uyandırıyordu.

Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse, 19. yüzyıl bağlamındaki ‘reform’ çabası, yeni durumda, akademi ve düşünce merkezleri olarak adlandırılabilecek yüksek öğretim ile çokça, edebiyat ve düşünce çevrelerinde yani, sivil oluşumun ağırlığını üzerinde taşıyan çevrelerce devam ettiriliyordu.

Islami/ekonomik kalkınma!

20. yüzyıl ikinci yarısında gündeme gelen ve gizli/açık, “İslami kalkınma” da olarak adlandırılabilecek olgu, ulus-devletlerin varlığına paralel olduğu gibi, genel itibarıyla “ekonomik kalkınmacılık” teması ve de vurgusu bağlamında ortaya çıkıyordu.

Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse, 20. yüzyılda, Müslümanların kahir ekseriyetini teşkil ettiği, tek tek ulus devletlerin ortaya çıkması, kalkınma konusunda yeni söylemlerin gündeme gelmesine yok açtı.

Bu noktada, sürecin, ulus-devlet merkezli (nation-state-centric) bir bağlama oturmasıyla, önemli ölçüde belirleyicilik, devlet mekanizmasi veya bürokrasisi elinde somutlaşmaya ve gelişmeye başladığını söylemekte yarar var.

‘İslami’ kavramı özellikle ve de ısrarla kullanılmasa da, halkın kahir ekseriyetinin Müslüman olduğu toplumlarda ortaya konulan kalkınma hamlelerinin, gizli/açık Müslüman toplumu var olduğu ekonominin alt skalalarından kurtaracak bir fenomenle ilişkililiği belirgindir.

“Ağır sanayi” teması

Gündeme getirilen kavramlar arasında, kalkınma başat ve üzerinde konsensuse varılmış bir olgu olarak dikkat çekerken, belirleyici odak, “ağır sanayi hamlesi” vurgusuyla ortaya konuyordu.

1970’lerin “ağır sanayi hamlesi” söylemiyle akıllarda yer eden süreç sadece, birkaç ülkede değil, aksine halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan neredeyse, tüm toplumların hedefleri arasındaydı.

Bu gelişme yani, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Fas’tan Endonezya’ya değin ulus-devletlerin, ağır sanayiye ulaşma hedefleri, Müslüman toplumların ekonomik geri kalmışlığının doğrudan bir yansımasıydı.

Bunun gayet ve basit ve anlaşılabilir bir nedeni bulunuyor...

O da, söz konusu bu toplumları geri bıraktıran olgunun bir başka ifadeyle “ağır sanayi” hamlesinin kendini sanayi devrimiyle birlikte ortaya koymuş olmasıdır.

Gerek, sanayi hamlesine giden süreç ve gerekse de, bu sanayi hamlesini sürdürülebilir kılan süreç her halükârda, kahir ekseriyeti Müslüman olan topraklar üzerinde gerçekleştirilen sömürgecilik süreçleriyle doğrudan bağlantılıdır.

Bu nedenledir ki, “ağır sanayi hamlesi” söyleminin sadece birkaç ülkede değil, Fas’dan Endonezya’ya kadar ilgili tüm ülkelerde sanayi yatırımlarının gündeme getirilmesi ve plânlama süreçlerinde öncelikli yer verilmesi buna dayanmaktadır.

Kalkınma olgusunun, “ağır sanayiye” ulaşma hedeflerinin dışında ve ötesinde, 1970’lerden itibaren petrol gibi küresel öneme sahip bir kaynakla bağlantısı, bu sürecin sınırlı, bölgesel ve sadece, Müslümanları ilgilendiren bir boyutunun ötesine taşmasındaki en önemli faktörlerden biriydi.

Söz konusu ağır sanayi kavramını dile getiren liderlerin, petrol rezervleri zengin ülkelere mensup olmadığı da, bir detay olarak kenara not edilmelidir.

İki aşamalı dönüşüm

Giriş’te dikkat çekmeye çalıştığın iki temel parametre arasında yaşanan dönüşümde iki basamak göze çarpıyor...

İlki, reform olgusundan kalkınma olgusuna doğru olan dönüşümdü.

İkincisi ise, reform olgusunun taşıyıcıları olan alimler çevresi, düşünürler ve entellektüellerden kalkınmayı öncelleyen ve bunu, plânlamadan uygulamaya değin yönetimi elinde tutmayı hedefleyen ve bu anlamda, bir tekel oluşturan bürokrasiye kaymasıydı.

Dini ve düşünce boyutundaki reformdan, Müslüman toplumların dönüşüm sürecini ekonomik kaynaklar üzerinden değişime sevk eden süreç, aslında bir paradigma değişimine işaret ediyordu.

Yerelden küresele

19. yüzyıl çerçevesinde her ne kadar, adına reform denilen süreçlerin lokomotifi olan isimlerin, bugünden bakıldığında küresel bir etkiye sahip olduklarını iddiası olsa da, temel dinamikler noktasında, yerel ve bölgesel kaldıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Öte yandan, 20. yüzyıl ikinci yarısında gündeme gelen şu veya bu şekilde, İslami kalkınma eksenli söylem ve bunun düşünce, yasal, teknokratik ve bürokratik süreçleri ulus-devlet sınırlarına hapsedilmişliğiyle dikkat çekiyordu.

Bu yeni dönemde, İslami veya İslamcı kalkınma perspektiflerinin, tüm sosyolojik kurumlar ekseninde bütüncül bir kalkınmacılıkla ilişkilendirilmesinden ve bu yönde politikalar geliştirilmesinden ziyade, bu süreçte önemli bir kayma daha yaşandı.

O da, Ortadoğu eksenli petrol zenginliğinin gündeme gelmeye başladığı, 1970’li yıllardan bu yana gelişmesi ve İslami kalkınmacılık olgusunun, İslam ekonomisi olgusuyla sınırlandırılması olmuştur.

Müslüman toplumu dönüştürmenin formülü olarak, ağır sanayi hamlesi ve İslami kalkınma kavramları yerini, ‘İslam ekonomisi’ne bıraktı. Bu değişim ve dönüşümün sağlık dereceği üzerinde ciddiyetle durulmaya değerdir.

Bu durumda, bazı çevreler, “ekonomik kalkınma öncellenerek, diğer sosyolojik kurumlar üzerinden genel toplumsal dönüşümlere yol bulunabilecek tezini” ileri sürebilirler.

Ancak, var olan değişim süreçlerine bugünden baktığımızda, arzu edilen değişim ve dönüşümlerin Müslüman toplumların ‘rayından çıkmışlıkları’ karşısında geçerliliği sınanmış ve başarısız olmuş tezler kategorisi içerisinde sayabiliriz.

https://guneydoguasyacalismalari.com/reform-ve-diriliscilik-cabasi-ile-kalkinmacilik-uzerine-on-developmentalism-with-the-effort-of-reform-and-revivalism/