LUNCUR BUKU MEHMET ÖZAY & BINCANG KEBUDAYAAN ACEH DAN TURKI

Tajuk: Suatu Upaya Menafsirkan Hubungan Aceh dengan Turki Usmani

Pembicara:
Dr Mehmet Özay – Sosiolog Islam dari Istanbul, Turki – Pakar Kebudayaan Asia Tenggara
Penerjemah: Afdhal Muchtar – guru Bahasa Inggris.
Sahari Ganie – pengamat hubungan antarabangsa

Pemandu: Thayeb Loh Angen
Pencatat: Ariful Azmi Usman
Tempat: Aceh Community Center (ACC) Sultan II Selim, Banda Aceh.
Waktu: Rabu 19 Nopember 2014, pukul 15:00 Waktu Aceh.

Pembicaraan Dr Mehmet Özay:

Mehmet Ozay menyatakan bahwa pembicaraannya ini untuk menilik dan mengenang kembali hubungan antara Aceh dengan Turki. Dia melihat konteks Aceh dari sudut pandang orang-orang Eropa mulai abad XVI-XIX.

Pandangan yang disampaikannya menggunakan pendekatan melalui catatan sejarah yang disampaikan oleh orang Turki dan akademisi Aceh. Selama beberapa tahun, dalam menilai hubungan dalam sejarah Turki menyebut atau memandang dirinya lebih tinggi daripada Aceh, padahal sebenarnya tidak, Mehmet Özay akan membantah semua hal tersebut.

Secara material Turki saat ini memang lebih superior dari pada Aceh, secara keseluruhan Turki dan Aceh dulu itu sama-sama superior, tidak ada istilah Aceh inverior atau Turki superior.

Aceh menghubungi Turki untuk meminta bantuan, akan tetapi tidak sesederhana itu, para pendiri Aceh Darussalam memiliki tujuan yang sangat besar dalam membangun hubungan tersebut, Aceh sudah telah lebih dahulu tahu bahwa di Eropa ada kerajaan Islam besar yang menguasai sebagian besar wilayah Eropa kala itu, dan patut diperhatikan betapa maju orang-orang Aceh kala itu yang sudah mampu berpikir sangat jauh.

Mehmet Özay melihat ini dan memberi tanggapan bahwa hubungan tersebut terjadi karena inisiatif dari Aceh, kekuatan Islam, pendekatan keummatan bahwa sesama muslim itu bersaudara, Aceh dan Turki satu kesatuan ummat yang besar.

Dalam Bustanussalatin disebutkan ada dua kubu kekuatan Islam paling besar pada masa itu, di Eropa Turki dan di Timur adalah Aceh. Tidak benar jika mengatakan Aceh mencari bantuan ke Turki, akan tetapi kedua negara ini sama-sama saling membutuhkan, di Aceh punya hasil alam yang melimpah ruah dan di Turki punya kekuatan perlengkapan perang yang sangat lengkap, karena itu sangat dibutuhkan untuk saling melengkapi, oleh karenanya terjadilah hubungan antara Aceh dan Turki.

Perlawanan Aceh kepada Portugis adalah perlawanan umat Islam di Asia Tenggara kepada Portugis, bukan dalam sudut sempit yang hari ini kita ketahui, yaitu hanya perang memperjuangkan sebuah bangsa Aceh, lebih dari pada itu. Karena di samping itu juga Turki pernah tiga kali gagal menaklukkan sebuah negara besar Portugis.

Catatan dari Portugis tahun 1582, Portugis sendiri mengalami masalah dengan Aceh, Portugis menguasai Malaysia akan tetapi mereka juga memiliki masalah besar dalam memerangi Aceh yang sangat kuat dan memiliki kekuatan besar.

Di samping hasil alam yang melimpah, Aceh memiliki kekuatan lain, yaitu kecintaan pada kebebasan dan tidak ingin berada di bawah kekuasaan negara lain mana pun.

Hubungan lainnya antara Aceh dan Turki juga terlahir saat Sultan Abdul Hamid 2 diakui oleh Aceh bahwa mereka adalah sebuah negara Khalifah. Turki sadar akan pentingnya menjalin hubungan dengan negara-negara Islam lainnya di Aceh, selain Aceh juga ada beberapa negara lain yang dibangun hubungan oleh Turki untuk mempertahankan wilayahnya.

Aceh memiliki kemampuan untuk membangun globalisasi, di antaranya yang dilakukan kerajaan Aceh yang benar-benar mandiri kala itu, inisiatifnya membangun hubungan dengan negara-negara Eropa lainnya. Salah satunya mengirim utusan ke Belanda dan Inggris.

Aceh sudah punya konsulat-konsulat di negara Eropa barat. Begitu juga di Prancis, Aceh sudah punya konsulat di sana kala itu.

Turki saat itu sangat bersifat daratan, melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah barat dengan jalur darat. Daerah-daerah maritim tidak diperhatikan oleh Turki saat itu, ketika Aceh datang ke Turki barulah kerajaan Turki mulai paham untuk melakukan ekspansi ke pulau-pulau lain yang jauh. Oleh karena itu Aceh sudah lebih dahulu hebat di bidang maritim dan berperang untuk memperluaskan wilyah melalui jalur darat dan laut.

Ada tiga peperangan yang terjadi antara Turki dengan Portugis, dan Turki kalah terus karena peperangan tersebut terjadi di jalur laut. Ketika Aceh datang ke Turki, baru kemudian Turki sadar bahwa di wilayah timur ada kekuatan-kekuatan besar Islam yang mampu berperang dengan jalur laut, dan setelah itu Turki kemudian berkolaborasi dengan kerajaan-kerjaan timur untuk memulai ekspansi baru.

Kalau melihat catatan-catatan yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan, banyak yang menilai bahawa Turki selalu menjadi negara hebat, dan negara lainnya hanyalah anak bawang, akan tetapi Mehmet Özay menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dinilai begitu saja, karena ada kekuatan-kekuatan politik lain yang tidak dikaji oleh sejarawan-sejarawan sekarang sebelum mereka memulai untuk menulis sebuah catatan sejarah.

Sudah saatnya orang-orang melihat bahwa Aceh dan Turki itu setara di dalam hubungan di masa silam, jangan melihat sentral (pusat) dan fereveral (pinggiran), Aceh dan Turki memiliki hubungan khusus yang saling menguntungkan.

Pembicaraan Sahari Ganie:

Politik MoU Helsinki penting dipahami dan globalisasi menjadikan dunia ini seperti sebuah kampung kecil.

Indatu orang Aceh sudah memiliki visioner yang sangat hebat sejak dulu, terkadang itu visioner yang bahkan belum dimiliki oleh bangsa lain, akan tetapi mengapa anak cucunya sekarang seperti hari ini?

Potensi tidak akan ada guna jika hanya dilihat-lihat saja. Geopolitik Aceh adalah gerbang paling barat di Indonesia. Geo Ekonomi ada di Sabang dan Selat Malaka, hal yang sangat positif untuk dikembangkan.

MEA akan hadir di Aceh, akan tetapi masyarakat dan pemerintah Aceh tidak sadar untuk menuntut semua bidang sumber daya manusia, apakah Aceh siap akan kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015? Persiapan konstitusional (pemerintah) untuk menghadapi MEA harus didinikan, jangan terlelap dengan hal-hal kecil sehingga lupa akan yang lain.

Jalur selat Malaka adalah jalur tersibuk di dunia, mengalahkan negara-negara industri yang lain. Jika Selat Malaka ditutup bisa memutuskan urat nadi banyak negara maju.

Aceh perlu langkah awal untuk menyelesaikan masalahnya.

Sinergi sektoral adalah syarat untuk Aceh go internasional, kemajuan ekonomi yang kuat tanpa adanya ketahanan budaya yang hebat juga akan menghancurkan bangsa.

Abad XVI Aceh Darussalam sudah punya konsulat ke Negara-negara yang jauh, apa yang terjadi sekarang?

Aceh harus membangun mind set jangan menjadi katak di bawah tempurung, karena itu akan membuat Aceh semakin tertinggal. Akan tetapi cobalah untuk melihat sekeliling.

Aparatur-aparatur negara dan pelaku bisnis di Aceh harus siap untuk menanti hal-hal baru yang akan datang ke Indonesia. Jangan gagap dengan orang-orang bulek yang nantinya akan datang ke Aceh.

Pertanyaan-Pertanyaan:

Pertanyaan Abu Alif: Apa sebab Khalifah Turki Utsmani hilang begitu saja saat ini tanpa diserang oleh Kafir?

Jawab: Ketaqwaan yang memudar telah membuat sebuah kekhalifahan hancur. Kata Ibnu Khaldun, “Ketika Islam hilang, maka kekuasaan pun hilang. Bukan hanya di Turki, khalifah-khalifah lain di dunia juga demikian”.

Abu Alif: Orang-orang Turki disekolahkan ke Inggris dan belajar demokrasi, sehingga sebuah kekuasaan Islam di Turki hilang.

Pertanyaan Usman Kari: Tentang hubungnan diplomatik, Apakah masyarakat Turki saat ini masih merasakan kebersamaan tersebut layaknya keluarga seperti yang dirasakan oleh masyarakat Aceh pada umumnya?

Pertanyaan Taufik: Mengapa Turki tidak mencoba mengangkat Aceh kembali sebagai sebuah mitra layaknya seperti dahulu di masa kerajaan?

Jawaban Sahari Ganie: Saat ini posisi Turki tidak sama lagi dengan Turki yang dulu. Di masa dahulu Turki adalah sebuah negara yang besar, akan tetapi sejak awal abad XX Turki dijuluki negara tua yang sakit. Baru dalam sepuluh tahun terakhir, setelah Recep Tayyip Erdogan menjadi perdana menteri, Turki terlihat mulai pulih dari sakitnya.

Turki tengah menguatkan diri dan mulai kuat lagi, akan tetapi masih belum mungkin untuk meminta agar Aceh diangkat kembali menjadi sebuah negara seperti dahulu.

Pertanyaan Muammar: Mengapa sedikit sekali data-data tentang Aceh di Turki saat ini? Saya pernah bertanya dengan Anthony Reid, katanya di Inggris dan Belanda yang memiliki banyak sejarah tentang hubungan Aceh dengan Turki.

 Jawaban Hasbi Amiruddin:

Tidak hanya ketaqwaan para raja yang membuat Aceh jadi negara besar, akan tetapi Aceh sudah punya diplomat-diplomat di luar negeri pada masanya, dan itu hebat. Lembaga pendidikan tertinggi di Aceh dulu adalah dayah, dayah sudah mampu melahirkan generasi-generasi hebat. Di masa itu belum ada kampus-kampus, akan tetapi Aceh sudah mampu mengirim utusan ke luar negeri. Itu artinya pendidikan dayah di Aceh lebih hebat di masanya dibandingkan kampus-kampus saat ini.

Aceh sekarang hanya sibuk dengan masalah-masalah kecil, saling menyalahkan satu sama lain, tidak mempunyai satu misi untuk kemajuan bangsa.

“Bangsa yang paling malu dalam berperang adalah Belanda, jenderal mereka mati dalam perang Aceh, mereka juga yang paling banyak mengeluarkan belanja perang, akan tetapi mereka kalah dari Aceh.”

Maka orang Aceh sekarang, jangan menjadi bangsa pengemis, jadilah bangsa pemimpin lagi. Semua universitas yang memiliki fakultas sejarah di dunia saat ini memperlajari tentang Aceh.

Yeni Endonezya / New Indonesia / Indonesia Baru

Mehmet Özay                                                                                                                 26 Kasım 2014

Endonezya’da 2014 başkanlık yarışı modern tarihi içinde kayda değer bir farka işaret eder. Bunların başında hiç kuşku yok ki, Joko Widodo (Jokowi) adında orta sınıf bir imâlatçının, önce Cava Adası’nın doğusundaki Solo (Surakarta) Belediye başkanlığı, akabinde başkent Cakarta valilik görevini yürütmesinin ardından ulusal siyasetin odağına oturması gelir. Solo gibi görece orta halli bir şehrin belediye başkanlığı ve bu başkanlığı yürüten kişinin siyasi duruşu kimilerince göz ardı edilebilir. Ancak, Jokowi’nin ulusal siyaset içerisinde kayda değer bir aktör olmasında bu sürecin temelleri itibarıyla incelenmeye değer bir yanı bulunduğunu söylemek gerekir. Jokowi’nin, her fırsatta halkla iç içe olmanın yollarını arayan ve bugüne kadarki performansıyla bunu sadece medyatik bir görünüm olarak değil, geldiği toplumsal kökleri bağlamında sahici kılan bir yanı olduğu aşikâr. Jokowi’nin halka yakınlığı ‘zihinsel’ ve de ‘fiziki’ olarak ele alınacak kadar geniş bir çerçeveyi içeriyor.

Bununla ne demek istiyorum? Zihinsel derken, Jokowi’nin sosyo-ekonomik geçmişiyle bağlamında kendini, ait olduğu toplumsal yapı merkezinde görmesine işaret ediyorum. Fiziki derken de, belediye başkanlığı süresince masa başında oturarak bürokratik süreçleri yöneten, bölgenin elitleriyle çıkar ilişkileri temelli bağlantılarla mesaisini geçiren biri değil, aksine, fırsatları yakalamanın dışında bizatihi bu fırsatları ve imkânları kendisi oluşturarak halkın yanı başında olmayı tercih ettiğini söylüyorum. Halkı gözeten bu duruşu onu, işgal ettiği belediye başkanlığı görevinde yapmacık veya göstermelik değil, gerçekçi bir şekilde halkın temel sorunlarını ve sıkıntılarını asgariye indirmenin yollarını yasal süreçlerle bulmaya da götürmüştür. Bu nedenledir ki, Cakarta gibi son derece kozmopolit, valilik dahi olsa, ulusal siyasi partilerin ve çıkar çevrelerinin üzerinde büyük ‘kumarlar’ oynadığı bir başkente vali olarak seçilmesi de temelde halka dönük bu yanıyla ilintilidir.

Hiç kuşku yok ki, mevcut siyasi sistem içerisinde Jokowi, bir siyasi parti vasıtasıyla yerel ve ulusal seçimlere girebilmiştir. Ancak bu noktada, kimin kimi seçtiği konusu öne çıkıyor. Yani Jokowi siyasi ihtirasları sebebiyle mi siyasi partileri kendi geleceği için bir ‘aparat’ olarak kullanıyor, yoksa siyasi partiler ‘halka dönük’ vechesini keşfetmeleri nedeniyle onu ‘ellerinden kaçırmamanın’ yollarını mı arıyorlar sorusu öne çıkar. Bu bağlamda hangi partilerin Jokowi’ye iltifat gösterdiğine de kısaca değinmekte fayda var.

Jokowi’nin, belediye başkanlığını yürüttüğü Solo şehri, Cava Adası’nın doğusunda bir yerleşim yeri. Burası, insan yapısı kadar, dini ve siyasi düşüncenin gelişme gösterdiği kayda değer bir bölge olmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenledir ki, modern Endonezya tarihi boyunca önemli liderlerin buradan çıkması incelenmeye değer bir durum ortaya koyuyor. Ülkenin kurucu babası Sukarno, ardından darbeci Suharto gibi yirminci yüzyıla damgasını vuran siyasi liderler kadar, geleneksel İslami yapılaşmanın cemaat boyutundaki göstergesi olan Nahdat’ul Ulama, yani Alimler Birliği’nin merkezi de bu bölgedir. Nahdat’ul Ulama’ya bağlı binlerce ‘pondok’, yani geleneksel dini okullar da bölgede başat bir eğitim ve sosyal faaliyet sergilemektedir.

Tabii burada hemen bir uyarıyı da gündem getirmekte fayda var. Bir yandan ‘alimler’, ‘geleneksel dini yapı’ gibi kavramları kullanıp, öte yandan ülkeyi yöneten seküler güçlerin varlığına değinildiği bir coğrafyada dini-siyasi etkileşimin ne türden bir seyir takip ettiğine özenle eğinilmesi gerekir. Bir başka ifadeyle, ‘alimler’, ‘gelensel dini yapılaşma’, ‘pondoklar’ gibi kavramları kimilerinin yaptığı gibi “olmadık sonuçlara” ulaştıracak araçlar kılmamak gerekir. Herhalde bununla ilgili bir başka yazı kaleme almak gerekecek.

Böylesi sosyo-dini ve siyasi kompleks bir toplum ağının geliştiği Doğu Cava’da Jokowi’nin “Endonezya Demokratik Mücadele Partisi” (PDI-P) gibi Sukarno ideolojisinin devam ettiricisi bir partinin saflarında Belediye başkanı, ardından gene bu parti desteğiyle başkent valiliğine ve nihayetinde devlet başkanlığına kadar gelmiş olması Jokowi dışı faktörlerle izah edilmeye muhtaç. Bu anlamda, gene Jokowi’nin bireysel duruşuna dönüp bakmak ve onun yaygın politik figürler gibi, parti kadrolarının en alt kademesinden yukarılara tırmanan bir geçmişe sahip olmadığına dikkat çekmek gerekir.

Bununla birlikte, Solo’nun ‘siyasi doğası’ Jokowi’yi bu partiden adaylıkla belediye başkanlığına getirmişse de, Jokowi’nin bu parti ‘bağını’ bir siyasi angajman değil, halka yakın duruşun bir yolu olarak kabul ettiği söylenebilir. Tabii başkent valiliği ile ulusal arenada politika yapmak Solo’da belediye başkanlığından çok farklı ilişkileri gerektiriyor. Bu noktada, PDI-P’nin adayı olarak Jokowi tek başına bir değer olarak yükselse de, PDI-P’nin siyasi ittifaklarının geniş halk kitlelerine ulaşılmasındaki rolü de küçümsenemez. Alternatif bir görüş olarak, valilik ve ulusal siyasette Jokowi’ye yönelen seçmenler ile ‘parti asabiyyesiyle’ hareket eden seçmenler arasında ne türden bir fark olduğu da incelenmeye değer.

Örneğin bu durumu, başkanlık seçimleri öncesinde henüz Jokowi’nin hangi partiden aday olacağı belirlenmemişken yapılan kamuoyu yoklamalarında aldığı oyla, adaylık yarışının kesinleşmesiyle yapılan kamuoyu yoklamaları arasındaki fark ‘parti asabiyyesi’ni ortaya koyabilecek bir veri düzeyinde. Jokowi ‘tekil’ bir siyasetçi olarak araştırmalarda %40’lara varan bir itibar görürken, PDI-P’den aday olduktan sonra oy oranı düşmeye başladı. Nihayetinde seçim sonunda ise bu oran, belki de sadece Jokowi ve PDI-P’yi değil, tüm siyasi çevreleri şaşırtacak şekilde %18 olarak gerçekleşti. Tüm bu kamuoyu araştırmaları sürecinde ortaya çıkan fotoğraf, yukarıda ortaya koymaya çalıştığım Jokowi portresinin -kısmen de olsa- gelişim sürecini de izah ediyor. Halkçı Jokowi ile, bir yanıyla Cava milliyetçiliğine öte yanıyla komunizme kayan Sukarno’nun izinden giden ve önceki seçimlere bakıldığında oy oranı sürekli düşen ve parti başkanı Megawati’nin ‘siyasi emekliliğini’ getiren bir süreçe konu olan bir PDI-P’nin geldiği yapı bir 'siyasi eklektizme’ işaret ediyor.

Jokowi özelinde mevcut ulusal siyasetin aldığı yön nedeniyledir ki, bu dönem ‘Yeni Endonezya’ olarak anılmayı hak etmektedir. Bununla birlikte, temkinli davranmakta da fayda var. Bu ‘Yeni’ dönemin ne kadar sürebileceği, hangi imkânları pratiğe geçirebileceği, halkın optimum Jokowi algısının ne denli istikrarlı bir şekilde devam edeceği gibi sorular da bu dönemi izlerken sürekli yedekte tutulması gereken hususlardır. 

Açe’de Tsunami Anma Toplantıları ve ‘Yeni Sömürgecilik’ Bağlamı / Commemoration of the Tsunami and the Context of 'New Colonialism'

Mehmet Özay                                                                                                                 23 Kasım 2014

Her yıl 26 Aralık yaklaştıkça Açe’de farklı bir psikoloji hasıl olur. Açeli olanlar kadar, bölgeyle haşır neşir olanların da bir şekilde hissedebildiği bir psikolojidir bu. Tsunaminin 10. Yılı’na doğru giderken, her yıl olduğu gibi Açe’de nelerin değişip değişmediğinin; Helsinki Barış Anlaşması bağlamında Açe siyasi eliti ile Merkezi Hükümet arasındaki ‘diyaloglar’; geniş toplum kesimlerini içine alabilecek sosyo-ekonomik kalkınma çabalarına; adına ‘fakir/miskin/yetim/öğrenci’ bağlamıyla gündeme getirilen ve yardım adı altındaki çalışmalar çerçevesinde yerli ve yabancı çevrelere mensup ‘bireylerin’, ‘grupların’, ‘hangi ellerle’, ‘hangi kirli oyunlara daldığı’ vb. konuları ele alacak yazılara ihtiyaç olduğunu sürekli söyleyeduruyoruz. Bunun nedeni de çok açık. Açe, tsunaminin ardından bu yana önemli bir sosyo-siyasi laboratuar olarak değerlendirildi. Bu değerlendirme bağlamındaki tüm icraatlar sonrasında, buranın diliyle ifade edecek olursak, Açe’nin ve Açelilerin nasıl bir ‘mertebe’ kazandığı sorusuna konuya taraf olan her çevrenin hakkıyla cevap vermesini beklemek kadar doğal bir şey olamaz.  Bu yıl da bu konudaki değinilere yer vereceğiz hiç kuşkusuz.

Ancak burada erkene alınan tsunami anma toplantıları ile ‘Açe-Hint Okyanusu Çalışmaları Merkezi’nce (ICAIOS) düzenlenen toplantıya değinmek istiyorum. Bu yıl, tsunami anma törenlerine neredeyse bir ay öncesinden başlandı. Aslında Açe’ye gelmeden önce böylesi bir duyum almıştım. En azından ICAIOS tarafından düzenli olarak organize edilen konferansın 26 Aralık’a yakın bir tarihde değil de, 17-18 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi bu izlenimi uyandırmıştı. Akabinde birkaç program vesilesiyle aynı tarihlerde Açe’ye geldiğimde Sultan II. Selim Toplum Merkezi müdürü arkadaşımız Fauzan’la kısa görüşmemde bu duyumu sağlamlaştıracak bir açıklamayla karşılaştım.

Fauzan, Endonezya Kızıl Haç teşkilatı (PMI) olarak onuncu yıl programını birkaç gün önce gerçekleştirdiklerini söylemesinin ardından bunun nedenini de kısaca izah etti. Tsunaminin onuncu yılı nedeniyle, zamanında Açe’de faaliyette bulunmuş olan pek çok Kızıl Haç teşkilatınn program için Açe’ye geleceğine değindi. Ancak bu ‘kalabalık katılımcı grubunun’ tsunami anma programlarını şu veya bu şekilde ‘yeni yıl’ (Noel) ile ilintilendirme çabaları konusundaki tahminler Açe toplumunda farklı yorumlara neden olabileceğinden hareketle, PMI olarak ilgili programlarını erken bir zamana almayı tercih ettiklerini söyledi.

Tabii, Avustralya, ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerden Kızıl Haç kurumlarının Açe’de tsunami sonrasındaki faaliyetlerinin bölgede tsunaminin etkisini maddi anlamda ortadan kaldırmaya matuf çabalar olarak görmek mümkün. Bunun ötesinde, ilgili kurumların şu veya bu şekilde ilintili oldukları yerli ve ulusal çaptaki kurumlar vasıtasıyla Açelileri hedef alan ‘eğitim’ faaliyetlerinin Açe dini/kültürel yapısına dönüştürmeye matuf çabaları içerdiğini de ifade etmek gerekir. Bunun belki de, özellikle 1980’lerden sonra yaygınlaşma gösteren ve adına sivil toplum denilen kurumsal yapılaşmanın bir ucunda bulunan Kızıl Haç gibi teşkilatlara içkin olduğunu düşünebiliriz. Öyle ki, STK  ve benzeri oluşumların, hiç de öyle Hıristiyan veya Budist kaynaklı değil, bizatihi adına ‘İslami’ denilen ya da bu ismi açıkça zikretmemekle birlikte, sosyo-kültürel bağlamı ile değerlendirildiğinde Müslümanca bir çaba gibi gösterilebilecek çalışmalara imza atan şu veya bu ülkelere mensup kurumların -en azından bazılarının da- açıkçası Açe sosyo-dini ve kültürel yapısını dönüştürmeye/değiştirmeye yönelik hesapları olduğuna tanık olundu ve halen de olunmaya devam ediliyor.

Açeliler perspektifinden bakıldığında, değişimi ve dönüşümü Açelilerin rızası ve katkısı olmadan kapalı kapılar ardında uygulama işaretleri verenlerin ve bunu pratiğe dökenlerin şu veya bu dinden olup olmamalarının pek bir farkı yok. Daha yıllar öncesinde dile getirmeye çalıştığımız gibi, bu çabaların Açe’yi, belki de maddi anlamından daha çok manevi bağlamlarıyla tarihden silme icraatına soyunmuş Hollanda sömürgeciliğinden ne farkı olduğu üzerinde düşünmek gerekiyor. Bu nedenledir ki, yukarıda atıfta bulunduğumuz düşünce ve icraat biçimlerine girenleri ‘yeni sömürgeciler’, eylemlerini de ‘yeni sömürgecilik’ olarak adlandırmakta bir beis yok. Nihayetinde ortada kendi değişim algısı dışında değiştirilmeye/dönüştürülmeye namzet bir ‘toplumsal nesne’ olduğu algısıyla hareket eden dışarlıklı grup veya grupların varlığı, yerli bakış açısından ele alındıkta, en hafif ifadeyle, hiç de iyi niyetli olmayan bir çabanın içerisindeler.

ICAIOS konferansının, bu oluşumun fikir babası Prof. Dr. Anthony Reid’in katılımıyla daha da farklı bir atmosfere büründüğünü söylemeliyim. Konferansa bir araştırma makalesiyle katılma isteğim, yoğunluktan gerçekleşmedi. Bununla birlikte, bir oturumda yer alma konusunda davet gelmesi de sevindiriciydi.  

Konferansın açılışı Endonezya Hükümet Sekreteri görevini üstlenmiş olan Dipo Alam’ın kaleme aldığı bir eserin tanıtımıyla başladı. Beş yıldır ICAIOS müdürü olarak görev yapan Dr. Saiful Mahdi, konferansdan birkaç hafta önce bu açılışta yer almak üzere bir davette bulunmuştu. Nedeni ise, Sayın Dipo Alam’ın kaleme aldığı roman türü eserinin Açe-Türk ilişkilerini ele almasıydı. Bazı önemli gerekçelerle bu daveti nazikçe reddettim. Aslında, Ağustos ayının başlarında Sayın Dipo Alam kaleme almakta olduğu eserin içeriğiyle ilgili olarak görüş alış verişinde bulunmak üzere Cakarta’ya davet etmişti. Sayın Dipo Alam’ın çalışmasına açıklamadığım ‘kattı yapmama nedenimi’ dostumuz Dr. Saiful Mahdi ile paylaşma fırsatı buldum. Belki bir başka yazıda buna değinme fırsatı bulurum.  

Tsunami’nin 10. Yılı’nda Banda Açe (1) / Banda Aceh in the 10th Year of the Tsunami

Mehmet Özay                                                                                                                 22 Kasım 2014

Bundan yaklaşık on yıl önce Banda Açe, dünyanın tanık olduğu en büyük depremlerden biri ve ardından oluşan tsunaminin kurbanı oldu. Bu ‘doğal’ afetin etkilerine rağmen, her zaman ifade ettiğim üzere, bu gelişme Açe’nin kendine gelişinin de bir nedenini oluşturur. Bu sadece Açe’de otuz yıla varan savaşın sona ermesi ve dünyaya kapalı Açe’nin dünya ile yeniden ‘karşılaşması’ kadar, Açe’nin kendi tarihiyle de yüzleşişine vesile olmasıyla dikkat çeker.

Depremin ve tsunaminin yol açtığı maddi hasar kadar -kısmen de olsa- manevi hasarı giderme amacıyla Açe’ye akan yerli yabancı kurumlar Açe’yi tanımaya çabalarken, Açeliler de bu ‘yabancıları’ bir yerlere oturtma sürecinde bulunuyordu. Temelde bu yaklaşım ne ‘yardım’(!) amacıyla gelen tüm kitle için ne de tüm Açelileri kapsayacak denli kapsamlı bir vakıa değildi. Çünkü ‘insani yardım’ın(!) öznesi olduğu iddiasındakilerin yaklaşımlarındaki farklılık kadar, Açelilerin de gerek çatışma döneminin ve de tsunaminin etkisinin halen sürüyor olması nedeniyle bu etkileşime yön verebilecek donanımda olduklarını söylemek güç.

Bu ve benzeri sorular, sorunlar zihnimi kurcalarken, adımlarım beni Beytürrahman Camii’ne (Bayt ar-Rahman) götürüyor. Açelilerin kaçta kaçının Beytürrahman’ın ne ifade ettiğinin farkında olup olmadıkları meselesi bir yana, bu Cami, Açe’nin bizatihi kendi tarihiyle, Açe’nin İslamlaşmasıyla ve kendisi olmaklığıyla ortaya çıkan bir serüvenin tanığı olan yapıların en başında geliyor.

Açe’de, büyüleyiciliğinden bir şey kaybetmeyen Beyturrahman Camii ve Açe ovasını kıvrıla kıvrıla geçen ve Malaka Boğazı’na açılan Nehri’n hemen yanı başındayım.  Beytürrahman Camii’ne dışardan temaşa edildiğinde, hiç kuşku yok ki devasa siyah kubbeleri dikkat çekiyor. Geniş cami avlusu her zamanki gibi cıvıl cıvıl. Caminin iç duvarlarını kaplayan bakır kapıdan içeri girildiğinde İspanya ve Kuzey Afrika’daki tarihi camilerdekine benzer bir sutün seli karşılıyor. Beyaza boyanmış sütunların alt ve üst çemberleri etrafındaki bakır süslemeler büyüsel bir karşılığa denk geliyor sanki. Camiye her girişte bu manevi atmosferi teneffüs etmek diriltici geliyor bana.

İkindi ezanı çoktan okunmuş ve cemaat dağılmış... Ancak, ön saflarda bir kadın grubunun zikri kulağıma çalınıyor. Bunca yıldır Açe’de ilk defa tanık olduğum bir durum. Hiçbir tantanaya, şaşaaya, depdebeye yer vermeyen kendi halinde, naif yaşlıca bir teyzenin öncülüğünde gösterişsiz, ‘kendinde akan’ zikir beni yıllar öncesine götürüyor... Sayısı kırk ilâ elliyi bulan grup, elinde mikrofon, önünde rahlenin üzerindeki kitaba akan gözleriyle bir ahenk oluşturan altmışını geçkin yaşlı teyzeyi ‘tekrarlıyorlar’ birlikte... Aynı anda, caminin dört bir köşesinde namaza durmuş kadınlı erkekli Müslümanlar Beytürrahman’ın huzurunu teneffüs ediyorlar.

Bir süre sonra, camideki bu havayı istemeyerek de olsa terk edip ana caddeye çıkıyorum. Caminin genişçe bahçesini geçip doğu cephesinden ana caddeye doğru yolu adımladığımda bir ilân panosuyla karşılaşıyorum. Kurban Bayramı’ndan kalma bir tebrik ilânı. İlânda, Banda Açe Belediye Başkanı Illiza Cemaleddin’in dev fotoğrafı var. Tuhaf olan ise, sözde İslamcı bir partiye mensup olan Illiza Hanım’ın, Cavalıların ‘beyazlık kompleksini’ hatırlatacak şekilde pudralar sürülerek beyazlatılmış yüzü. Caminin hemen karşısındaki bu ilân panosu, Müslümanca bir eda ve eylemin ‘içerdeki’ ve ‘dışardaki’ tezatını gözler önüne seriyor. İlliza Hanım’ın yüzündeki beyazlık ile Kurban Bayramı mesajı, birbirinden farklı göndergeler olarak kamusal alanı paylaşıyor. Caminin kuzey tarafına doğru yöneldiğimde, küçük ahşap tezgâhlarında Açe tatlıları satan kadınlar her zamanki yerlerindeydi. Tıpkı ‘dünkü’ gibi, bugün de aynı yerde, aynı durgunlukta işlerini yapıyorlardı.

Aynı istikamette doğuya doğru, Kampung Kedah’a doğru yürüyorum. Solumda Açe Emniyet Müdürlüğü ve hemen yanı başında Hollanda döneminden kalma ve tıpkı diğer benzerleri gibi beyaza boyalı bir Avrupa mimari anıtı olarak yükselen ‘Bank Indonesia’. Sağ tarafta yükselen bendin öte tarafında Açe Nehri akmaya devam ediyor. Semtle aynı adı taşıyan ‘Kedah Köprüsü’ne yakın bir yerde nehir kenarına iniyorum. Küçük bir iskele üzerinde duruyorum. Köprünün altındaki rengarenk balıkçı tekneleri, tsunaminin doğurduğu kısa intikanın hemen ardında tıpkı öncesinde olduğu gibi bugün de varlıklarını sürdürüyor. Köprünün öte yakasındaki balıkçı ve sebze/meyve pazarına bitişik caminin Hint Camilerine özgü desenleri, parlak yeşil kubbesi ve belki de Banda Açe’deki kendine özgü iki minaresi ile yükseliyor.

Nehrin bu bölgesi ister istemez bana Hollanda Savaşı’nı hatırlatıyor. O gün, “Acaba bu köprünün bir benzeri varmıy dı?” sorusunu soruyorum kendime. Çünkü burası, bir yandan Malaka Boğazı’ndan giriş yapan ticaret gemilerinin yanaştığı bugün Lampulo olarak bilinen yeri, öte yandan Kampung Cava, Palanggahan ve Kampung Pande’ye ulaşımı sağlayan stratejik bir nokta. Açe Sultanlık sarayını çevreleyen bu noktalarla ulaşımı sağlayan bir ahşap veya taş köprünün varlığının olup olmadığı bu anlamda dikkat çekici.

Ardından, bu Nehri’n hem Açe hem Hollanda ordusu için oynadığı role sarılıyorum birden. Bulunduğum mevkiden kuzeye doğru güneye doğru baktığımda Beytürrahman Camii’nin geniş bahçesinde yükselen minare dikkat çekiyor. Minarenin arkasında, ufuk boyutunda ise Barisan Dağ Silsilesi’nin ilk tepelikleri yükseliyor.

ASEAN Halkları ASEAN’ı Anlayabiliyor mu? / ASEAN Peoples Understand ASEAN?

Mehmet Özay                                                                                                                 15 Kasım 2014

14 Kasım 2014 Malezya için tarihi bir gün niteliği taşıyordu. Nedeni ise, Malezya’nın ASEAN dönem başkanlığı Myanmar’dan devralmasıydı. Bu gelişme bir süredir Başbakan Necib bin Razak özelinde ülkede dillendirilmeye çalışılıyor. Bu süreçte öne çıkartılan söylem ise, 2015 yılında “ASEAN Ekonomik Topluluğu” olgusu oluyor. Önceki yazımızda da kısaca belirttiğim üzere, aslında ekonomik topluluk olma süreci 11 yıl öncesine dayanıyor. Önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi beklenen hedef ise, ‘topluluk’ olgusunun tam anlamıyla hayata geçirilmesi hadisesi. Yüzdelerle ifade edilen açıklamalara itibare edilecek olursa, bugüne kadar ki alt yapı hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı ifade ediliyor. 

Ancak, 14 Kasım akşamı Nay Pyi Taw’da, Malezya basınının karşısına çıkan Başbakan Necib bin Razak, Malezya toplumunun bu gelişmelere dair bilgi eksikliğini gündeme getiren sitemkâr ifadesiyle dikkat çekiyordu. Hiç de beklenmedik şekilde “Yarınki başlığınız ne olacak?” sorusunu diyerek basın üyelerine de bunu dolaylı olarak ifade ediyordu. Görünen o ki, Başbakan ASEAN’a dair toplumsal bilincin oluşmamasından muzdarip. Bu ‘sorunu’ gündeme getirmekte de hakkı var Başbakanın. Ancak Malezya hükümetinin başı ve daha da ötesi 57 yıldır ülke yönetiminde söz sahibi bir siyasi partinin genel başkanı olarak bunda sorumluluk payının olup olmadığı da bir başka husus. Ya da Başbakan, sadece aynı zamanda yürüttüğü Maliye Bakanlığı rolüyle mi hareket ediyor ve bu ‘vizyondan mı’ ASEAN’ı değerlendiriyor sorunu da ilâve etmekte fayda var.

Biraz gerilere, örneğin 1967 yılına gidip, ASEAN’ın ilk adımlarının atıldığı dönemde kurucu figürlerin birliğe giden yoldaki söylemlerine bakıldığında aslında sömürge sonrası dönem ve Soğuk Savaş yıllarının Güneydoğu Asya’yı etkileyen boyutları çerçevesinin çizdiği siyasi perspektifin varlığı dikkat çeker. Siyasi hedef bağlamında bakıldık da, bölgede varlık süren komünizm ideolojisinin önünü almak ve bu ideolojinin sosyo-ekonomik vechesini birlik üzerinden yapılacak girişimlerle ortadan kaldırmanın adıdır ASEAN. Bunun yanı sıra, ortada ‘yerli aktörler’ eliyle sömürgecilerin başlattığı modernleşme projesinin yeni bir vechesinin ortaya çıkmakta olduğu görülür. Çünkü sömürgecilik dönemindeki Batılı efendiler, arkalarında bizzat açtıkları okullarda yetiştirdikleri ‘yerli kopyaları’ vasıtasıyla bölgenin yönetimini ellerinde tutmayı sürdürmekte oldukları gizli/açık bilinen bir vakıadır.

Kuruluş yol haritasında rol alan ilgili ülkelerdeki siyasi liderlerin baskın rollerine karşın, halk katmanlarının sivil bağlamında kurumsallaşmış yapılar içerisinde ne türden rol oynadıkları ise sorunludur. Bu sorunsal ASEAN’ı içine alan Budist/Hıristiyan topluluklar kadar, özellikle de Malay dünyası olarak adlandırılan Malezya-Endonezya-Brunei-Güney Tayland ve Güney Filipinler’de halkların süreçlere ne türden yapıcı katkıları olduğu şüphelidir.

Sömürgeci-siyasi elitler ile halk dikotomisi üzerinde biraz daha duralım. Çok dinli, çok kültürlü, çok etnikli olarak adlandırılan hem Hint-Çin’i hem Takımadalar bölgeleri, tüm insan çeşitliliği ve zenginliğine rağmen, adımları sömürge döneminde atılan ve ardından adına bağımsızlık denilen ve bir ‘bayrak’ ve hatları sömürgecilerle belirlenmiş ‘sınırlar’ dışında ne türden ‘bağımsız’ ve ‘bağlantısız’ gelişmelere matuf olduğu şüpheli ulus devletler yapılaşmalarında hiyerarşik modernleşme süreçlerine tabi oldu. Bu noktada, ASEAN’ın bir bölgesel kurum olarak bugün ulaştığı yerde, bölge ülkeleri ve halkları adına ne roller üstlendiği dünün ve bugünün küresel ekonomi politikalarından bağımsız ele alınması mümkün değil. Başbakan Necib bin Razak’ın açıkça vurguladığı gerçek yani, halk katmanlarının ASEAN’la ilintisi, haberdarlığı, müdahalesinden söz edebilmek için, tek tek ASEAN üye ülkelerinde halkların modernleşme süreçlerinde ne türden rol sahibi olduklarını hakkıyla değerlendirmek gerekir. Klasik modernleşme teorilerinin başında gelen ‘yukarıdan-aşağıya’ (top-down) veya ‘hiyerarşik’ uygulamaları -benzer örneklerine diğer Üçüncü Dünya ülkelerinde de rastlandığı üzere, Güneydoğu Asya’da da hakim olmuştur.

Dün, yani sömürge döneminde, adı geçen bölgelerde kıtalararası ticarete konu olan kozmopolit liman şehirleri İngiliz, Hollandalı, Fransız ve de Amerikalı valiler/müdürler  marifetiyle yönetiliyordu. Bugünse danışmanlar, ulusaşırı şirketler/ortaklıklar eko-politikalarda belirleyici oluyor. Örneğin, Malezya’da Başbakanlık binasının meşhur “4. Katı” gibi, her ülkede yerleşik veya uzantıları olan bir tür modernleştirici güçler devrede bulunmaya devam ediyorlar. Resmi devlet idaresi dışında, ‘kadim köklere’ sahip özel sektörde bölgenin yer altı ve yer üstü ekonomik varlıklarına yönelik inisiyatifler doğrudan veya dolaylı olarak ulusaşırı denilebilecek kurumsal yapılarla güçlü bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekmek gerekir.

Bu minvalde, ulusal ekonomileri ya askeri rejimlerin güdümünde veya onun bir alt kademesine yerleştirilebilecek tek parti iktidarları ile sürgit bugünlere kadar getirilen ASEAN üye ülkelerinde sosyal, kültürel ve dini birlikteliklerin niçin gündemde yer işgal edemediği; bu birliktelikleri dipdiri bir şekilde kamusal yaşamın odağına taşıyacak yasal ve sivil düzenlemelere neden yer verilmediği de şayan-ı dikkat çekici konulardır.

Bir kez daha bir önceki yazımıza atıfta bulunarak Malezya Endüstri ve Ticaret Bakanı’nın Nay Pyi Taw’daki toplantılarda sarfettiği, ASEAN Avrupa Birliği yapılaşması gibi olamaz minvalli söylemi de, bölgeyle ilgili bazı şeyleri anlaşılır kılmak için iyi bir neden sunuyor. Bakan’ın söylemi, ekonomik kalkınma süreçlerinde ‘görülmeyen güç’, yani ucuz emek başta olmak üzere profesyonel kadroların, bölgede işçi/emekçi mobilitesini bile kendi haline bırakmamaya atıfla öne çıkıyor.

Başbakan Necib bin Razak’ın, “ASEAN dünyanın 7. Büyük ekonomisi” olduğu yollu hatırlatması, yukarıda vurgulandığı üzere, sömürgecilikten başlayarak modern ulus-devletlere ve bugünlere kadar uzanan süreci özetliyor aslında. Kapitalist üretim odaklı yaklaşımlarla bugünlere gelen ASEAN’ın 2015 yılında “Ekonomik Birlik” olma iddiasında şaşılacak bir yön yok. Ancak şaşılacak olan, bugüne kadar ki süreçlerde ne sömürgecilik döneminde ne de adına ‘ulus-devlet’ denilen yapılaşmalarda görüşleri alındığı şüpheli olan ve varlıkları kamusal alanda hissettirilmemiş tüm renkleriyle halk katmanlarını ASEAN’ın “ekonomik birliğine” eklemleme gayreti içerisinde “insan-merkezli yaklaşım”ı öne sürmek çelişkilerin büyüğü olsa gerek. 

ASEAN Zirvesi ve ‘İnsan Merkezli’ Yaklaşım / ASEAN Summit and ‘People Centered’ Approach

Mehmet Özay                                                                                                                 13 Kasım 2014

12-13 Kasım tarihlerinde 25. ASEAN Genel Kurulu toplantıları bu yılki dönem başkanı Myanmar’ın başkenti Nay Pyi Taw’da gerçekleştiriliyor. Toplantı birkaç açıdan dikkat çekiyor. Bunlar arasında özellikle, Myanmar’ı ziyaret eden ABD Devlet Başkanı Barack Obama’nın, 2011 yılından bu yana ülkede gerçekleştirilmesine başlanan sözde demokratikleşme süreci konusundaki nüfuz çabaları ile 2015 yılı ASEAN dönem başkanlığının Malezya’ya geçme sürecinin başlıyor olması dikkat çekiyor. Myanmar’daki demokratikleşme konusu ve Arakan Müslümanları bağlamını ele alan bir yazıyı kısa bir süre önce ele almıştık. Burada Malezya özelinde ASEAN üzerinde durmakta fayda var.

Malezya Başbakanı Necib bin Razak ve hükümet çevrelerinin ASEAN dönem başkanlığına başlanması dolayısıyla oldukça ‘heyecanlı’ oldukları gözleniyor. Aslında bu heyecan bir süredir hissediliyor. Ekim ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesinin ardından, aynı yıl içerisinde önemli bir bölgesel birliğin dönem başkanlığını üstlenecek olması, Malezya yönetimini uluslararası arenada aktör olabilmenin imkânlarını geliştirmeye itiyor. Bu durum, Malezya’nın 1980’lerden itibaren kimi çevrelerde genel itibarıyla dikkat çekilen ekonomik kalkınma süreci ve ‘modelliği’nin ötesine geçip, bölgesel ve küresel siyasetlere müdahil olabilme cesaretini ortaya koyma arzusundan kaynaklanıyor.

Bu noktada, Üçüncü Dünya ülkelerine model olarak sunulan ekonomik kalkınma başarısının ülkedeki çeşitli toplumsal kesimlerce nasıl yorumlandığına bakıldığında ortada geniş toplum kesimlerince paylaşılan bir ‘modelliğe’ tanık olunmuyor. Öte yandan, yönetim çevrelerinde hem AB hem ASEAn bağlamında yaşanan bu heyecanın toplum katlarında karşılık bulduğunu söylemek de epeyce bir iyimserlik anlamı taşır. Öyle ki, Malezya Başbakanı ve hükümetinin oldukça iyimser yaklaşımlarına rağmen, Malezya geniş toplumunda her iki gelişmeye dair bir haberdarlık veya tepkisellikten bahsetmek mümkün değil. Aslında bu durumun şaşılacak bir yönü değil, aksine, Malezya’nın, özellikle ASEAN bağlamında -kamuoyuyla paylaşıldığı ölçüde- ortaya koymayı hedeflediği politikalara göz atıldığında anlaşılabilir bir muhtevası olduğu görülür. Bu noktaya yazının ilerleyen bölümlerinde değineceğim.

2015 yılı ASEAN için sadece dönem başkanlığının Malezya’ya geçmesi anlamı taşımıyor. Bunun ötesinde, “ASEAN Ekonomik Birliği” (AEC) somut anlamda hayata geçirilecek. Bundan kasıt, ‘piyasaların birleştirilmesi’dir. Aslında söz konusu birlik çalışmaları son 11 yıldır sürüyor. Bu çerçevede, Malezya ‘Endüstri ve Ticaret Bakanı’ Mustafa Muhammed dün Nay Pyi Taw’daki toplantılar çerçevesinde yaptığı bir konuşmada da dile getirdiği üzere, Malezya ekonomik işbirliği için üye ülkelere düşen hazırlığın %83.9’unu tamamlamış durumda. ASEAN genelinde ise 2015 sonu itibarıyla yol haritasının %95’inin tamamlanması bekleniyor. Bu hazırlığın, tabii ki büyük ölçüde ekonomik içerikliği bir yapılanmayla sınırlı olduğunu vurgulamaya gerek yok.

Temelleri on yılı aşkın bir süre önce atılmaya başlanan bu ekonomik işbirliğinin, ABD’nin ‘Asya Yüzyılı’ söyleminin giderek yüksek sesle dillendirildiği bir döneme denk gelmesini de dikkate alınmalı. Tüm çeldiricilere rağmen, ABD küresel politikalarında ön sıraya çıkan yeni yüzyılda Asya’nın Doğu’sunda Pasifik kıyılarından Hint Okyanusu’na açılan Malaka Boğazı ve çevresini çevreleyen alan yeni ekonomik işbirliklerine açık ve hazır hale getirilmeye çalışılıyor. ‘Trans-Pasifik Ekonomik İşbirliği’ (TPPA) bunun en somut göstergesi. Tabii Çin’in, ABD’nin yeni vizyonu söylemine karşı geliştirdiği ‘Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi’ (FTAAP) projesi de ASEA ülkeleri için bir başka cazibe alanı oluşturuyor.

Konunun ekonomik vechesinin ötesinde bir de sosyo-psikolojik içeriğinin olup olmadığı veya ne minvalde seyrettiğine kısaca bakalım. Malezya makamları, iç ve dış faktörlerin şekillendirmesinden bağımsız olmayan Birliğin ekonomik ağırlığına rağmen, ‘insan merkezli’ adını verdikleri bir yaklaşımı da en azından söylem düzeyinde gündeme taşımaya çalışıyorlar. Bu söylemin en azından dayanaklarından biri, 2009 yılında Başbakanlık koltuğuna oturan Necib bin Razak’ın Malezya’da ‘halkçı’ bir politika çizme iradesiyle ilintili. ‘Önce Halk’ (Rakyat Dahulukan) sloganıyla kamusal alanlardaki panoları doldurmanın ötesinde gündelik yaşam gerçekleştiğinde neye tekabül ettiği konusunda çok farklı halk kesimlerinin şüphesi olduğunu da görmek gerekir.

‘İnsan merkezli ASEAN’ söyleminden anlaşılması gereken, üye ülke halklarının her türlü sivil etkileşime açık ve bunun alt yapısının hazırlanmasına yönelik politikalar, projeler olmalı. Ancak, hükümet çevrelerinin ötesinde, Birliğin, sosyo-kültürel ve siyasi ‘entegrasyonu’ getirip getirmeyeceği bazı sivil toplum çevrelerince tartışılsa da, ortaya çıkan sonuç böylesi bir yapılanmanın ne Malezya’da ne de diğer üye ülkeler bağlamında henüz pratiğe evrilebilecek bir boyutunun olmadığı yönünde. İşin çelişkili yanı ise, Endüstri ve Ticaret Bakanı Muhammed Mustafa’nın yukarıda atıfta bulunduğum konuşmasında da görüldüğü üzere aynı hükümet çevrelerinin, “ASEAN, Avrupa Birliği’nin izinden gitmeyecek” minvalli söyleminde içkin olan ‘emeğin serbest dolaşımı’ydı. Vurgu ‘emek odaklı’ olsa da, diğer sivil dolaşım hakları konusunda ne türden açılımlar olduğu da en azından şimdilik muğlaklığını koruyor. Üstüne üstlük, Bakan’ın konuşmasında “ASEAN, emek odaklı dolaşım gibi hususları kontrolü altına almak istiyor” ifadesi de, tek tek üye ülkelerdeki uygulamaları yansıtacak şekilde, bir kurum olarak ASEAN’ın da ‘kontrol’ kavramına teslim edilmesi anlamı taşıyor. O zaman “ASEAN’da insan merkezlilik” neye tekabül ettiği sorusuyla yüzleşmek gerekir.

Kaldı ki, ‘insan merkezliliği’ öneren bir siyasi yönetimin hükmettiği geniş toplum kesimlerinde ASEAN’a yaklaşım da sorunlu bir yapı arz ediyor. Öyle ki, Malezya toplumunda genel itibarıyla bir kayıtsızlık belki de bilgisizlikten kaynaklanan bir tepkisizlikten bahsetmek mümkün. Ülkede sivil toplum, muhalefet, azınlık gruplar, üniversiteler üzerinde bir süredir estirilen sömürge döneminden kalma ‘İsyana Teşvik Yasası’, muhalefet ve reform hareketi liderinin ikinci kez livatalık suçlamasıyla yargılanma süreci, geniş halk kesimlerini etkileyen benzin sübvansiyonlarının düşürülmesi ve önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek yeni vergi yasası gibi konular genel itibarıyla ASEAN’ı gündeme getirmiyor.

Ancak, ekonomisi geliştikçe Malezya gibi diğer üye ülke toplumlarında da sosyal dinamikler belirli bir hızda değişim ve evrim geçirdiğini unutmamak gerekir. Klasik ifadesiyle ‘orta sınıflaşan’ toplumsal sektörlerin hükümetlerinden beklentileri, talepleri zamanla birer yuşumak veya sert siyasi baskı aracına dönüşebiliyor. Son 15 yıllık süreçte toplumun neredeyse tüm farklı renklerini biraraya getirmeyi başarmış muhalefet hareketine bakıldığında, herhalde bunu, en iyi Malezya yönetiminin bilmesi gerekir. 

APEC Zirvesi Neye Tekabül Ediyor? What is the Equivalent of APEC Summit?

Mehmet Özay                                                                                                                 11 Kasım 2014

1989’da kurulan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) örgütü, belki de en zorlu tartışmalara konu olan bir yıllık toplantıya sahne oldu. Çin’in başkenti Beijing’de 10-11 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantıya hazırlık toplantıları ile birlikte değerlendirildiğinde bir haftayı bulan küresel buluşmalar gerçekleşti. Zirve toplantısının başlığı ise dikkat çekiciydi: “Asya-Pasifik Üzerinden Geleceği Şekillendirmek”. Aslında ABD’nin “Asya Yüzyılı” perspektifini ansıtan bir yanı yok değil.

APEC, adından da anlaşılacağı üzere ekonominin öne çıktığı bir kurum. Ancak bununla sınırlandırmak yanlış olur. Ekonominin yönelimi, etkisi sadece bölgesel ve APEC’i oluşturan Pasifik kıyısına komşu ülkelerle sınırlı değil. APEC, küresel ekonominin %50’sine, dünya nüfusunun %40’ına tekabül eden bir nüfus yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgede yatırımları olan kurumların yöneticileriyle yapılan mülâkatlarda önümüzdeki bir yılda %67’sinin yatırımlara devam kararı verdiği görülüyor. Yatırımlar dendiğinde ise dikkat çeken ülkeler arasında Çin, ABD, Hong-Kong, Endonezya ve Singapur geliyor. Tüm bu rakamsal veriler, Asya yüzyılı olarak adlandırılan 21 yüzyılın başlarında APEC’in önemini giderek artırıyor.

Toplantılar çerçevesinde genel itibarıyla ele alındığında APEC’de fırsatlar ve sorunlar biraradalığı dikkat çekiyor. Başta Çin olmak üzere ABD ve ASEAN bir süredir küresel ekonomiyi etkisi altına alan belirsizlik nedeniyle hem tekil hem de birlikler düzeyinde ekonomik yeniden yapılaşmalar konusunu gündeme taşıyorlar. Bu durumu, Malezya’dan Japonya’ya, Çin’den ABD’ye kadar görmek mümkün. Dünya ekonomisini etkisi altına alan bu belirsizlik, Asya-Pasifik’in imkânları ile yerini aynı zamanda umuda devrediyor. Bu potansiyel imkânları pratiğe dökecek ve dönüştürecek yol haritasının ana arterlerini ise, daha fazla bölgesel ekonomik entegrasyon; yenilikçi kalkınma; ekonomik reform ve büyüme gibi alanlar oluşturuyor.

APEC toplantısını çeşitli düzeylerde ele almak mümkün. Bu anlamda, Çin ABD ve diğerleri diye sınıflayabileceğimiz bir farklılaşmadan bahsedebiliriz. Tabii ABD ve Çin’in küresel ekonominin liderliğinden öte, giderek artan bir şekilde dünya siyasetine yön verme kabiliyetlerindeki çeşitlenme, sınırlanma ve birlikte-etkileşim boyutlarını da unutmamak lazım. Tam da bu nokta, mevcut durum tek kutuplu dünyadan sıyrılma sancıları olarak değerlendirilmeyi hak ediyor. 2009 yılından bu yana ABD’nin Asya Yüzyılı projesine yaklaşımı son dönemde projenin birincil aktörlerinin veya ‘beyinlerinin’ artık Obama’nın yanında olmaması ile arzu edilen bir sürece yönel/e/mediği eleştirileri getiriliyor. Öte yandan, Xi Jinping ise Çin’de son dönemde ülkeyi yöneten liderler arasında Çin’in doğrudan bölgesel ve hatta küresel gelişmelere nüfuzuna yönelik açılımlarıyla dikkat çekiyor.

Çin’in sabırsızlıkla beklediği bir buluşmaydı diyebiliriz. Küresel ekonominin ikinci büyüğü konumundaki Çin’in bu beklentisini ekonomik, ticari, güvenlik ve itibar gibi çeşitli alanlarda ele almak mümkün.  Çin bu toplantı ile küresel görünürlüğüne bir katkı daha yapmış oldu. Tabii Çin’den bahsederken, Çin Komünist Partisi içerisinde tek vücud bir politik yapılaşmadan bahsetmek mümkün değil. Yaklaşık iki yıl önce başkanlık görevini devralan Xi Jinping, özellikle ekonomide yeniden yapılanma, yolsuzluklar gibi konularda bugüne kadar kararlılığı ile dikkat çekiyor. Özellikle yolsuzluklar konusu, parti ve bürokraside kendisine rakip çevreler ve uzantılarına yönelik operasyon olarak da değerlendiriliyor. Xi Jinping ülke içinde bu politikaları güderken, bölgesel ve küresel olarak çin’in ekonomik, siyasi ve kültürel görünürlülüğüne katkı yapmak istiyor. APEC toplantısı bu katkının ekonomi ve bir ölçüde siyasi ayağını oluşturuyor. Bir cümleyle de olsa, kültürel boyutunun Konfuçyüs’e referansla gelen kültürel yeniden yapılaşma olduğunu söylemeliyim. Bu açılım, Mao Zedong’un kültür devrimi sonrasındaki en önemli kültürel yönelime işaret ediyor.

Çin’in merkez bölgesine yakın yani ASEAN, Doğu Asya’da Japonya ve Güney Kore’den başlayarak, ardından aralarında yaşanan tüm sorunlara rağmen Pasifik’deki ABD ile ilişkileri şu veya bu şekilde geliştirme olanağı sağladığını söylemek de mümkün. Bu anlamda Japonya Başbakanı Shinzo Abe’in Xi Jinping’le görüşme talebine olumlu yanıt verilmesi ve yarım saate varan görüşme son iki yılda daha çok tarihe referanslar ve Doğu Çin Denizi’ndeki Adalar Sorunu nedeniyle soğuk savaş dönemini hatırlatan gelişmeler sonrasında her iki taraf için yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. Güney Kore’nin ABD’ye rağmen, Çin’le stratejik ilişkileri artışma yönünde somut adım atması APEC toplantısının önemli gelişmelerinden biriydi.

Tüm bunların ötesinde, ABD’nin başını çektiği ve toplam 12 üyeli ‘Trans-Pasifik Ekonomik İşbirliği’ (TPPA) oluşumunda Çin’in devre dışı bırakılması Çin yönetimince tepkiyle karışık yeni bir oluşumun hazırlığına neden oldu. Çin makamları APEC toplantısında gündemi oluşturması konusunda istekli oldukları ‘Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi’ (FTAAP) konusunda ABD’nin baskılarına rağmen, bu yeni bölgesel işbirliğiyle ilgili görüşmelerin başlaması kararını çıkartmayı başardı. Bunun ilk somut karşılığı ise gerek ikili gerek gruplar arası görüşmelerde, özellikle ASEAN üye ülkelerinin konuya sıcak baktığı konusunda görüşler ileri sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri bağlamında bakıldığında, ABD yönetiminin Beijing toplantılarına ne kadar hazırlıklı olduğu konuşuluyor. Çünkü Başkan Barack Obama’nın ilk döneminin aksine, ikinci dönemde Asya Yüzyılı projesinin alt yapısını oluşturan uzmanların eksikliğine dikkat çekiliyor. Bu eleştirileri gündeme getirenlerden biri Nixon dönemi Büyükelçisi 71 yaşındaki Chas Freeman. Freeman, “Çin’in küresel ekonomi çerçevesinde tedrici olarak bizi saf dışı bırakma çabaları karşısında etkin bir varlık sergileyemiyoruz” diyor. Öte yandan, benzer kaygılar ve eleştiriler sadece Cumhuriyetçi değil Demokrat vekillerden de duyuluyor. ABD ve Çin arasında, ekonominin ötesinde siyasi gerilime kadar varan karmaşık ilişkiler, diğer ülkeleri ikircikli bir konumda bırakıyor. ASEAN, Güney Kore, hatta bir ölçüde Japonya bile ne ABD’den ne de Çin’den tamamıyla vazgeçebiliyor. Aslında böyle bir beklenti içinde olmak da uluslararası ilişkiler bağlamında ele alındığında rasyonel değil. Ancak bu durum bir yandan gerilimlere neden olurken bir yandan da ilişkileri reaktive etme potansiyelini içinde barındırıyor.

25. ASEAN Genel Toplantısı ve Arakanlı Müslümanlar / 25th ASEAN General Assembly and Rohingyanese Muslims

Mehmet Özay                                                                                                                   8 Kasım 2014

25. ASEAN Genel Kurul toplantısı 12-13 Kasım’da bu yıl dönem başkanlığını yürüten Myanmar’ın başkenti Nay Pyi Taw’da yapılacak.

ABD Başkanı Barack Obama’nın iki yılda ikinci kez ziyaret edeceği Myanmar, 2011 yılından bu yana sürdürülen sözde reform çabalarına konu oluyor. Bu süreç aynı zamanda kimi resmi çevreler tarafından ABD’nin dış politika başarısı olarak sunulsa da, Arakanlı Müslümanlar ve diğer etnik yapıların merkezi Burma (Burmese) etnik çoğunluğu karşısında siyasi ekonomik ve sosyo-dini özgürlükerini kazandığını söylemek bir yana bu konuda ciddi ve kalıcı adımlar atıldığını söylemek bile mümkün değil.

Öncelikle ASEAN hususunda bir şeyler söyleyerek başlayalım. ASEAN toplantıları artık sadece üye on ülke arasındaki özellikle ticari ve ekonomik ilişkiler bağlamıyla öne çıkmıyor. Çeşitli anlaşmalarla Japonya, Çin, Avustralya, ABD, Kanada, Hindistan gibi bölgesel ve küresel çapta öneme sahip olan ülkelerinin katılımıyla dünya gündemini belirleme kapasitesine sahip bir yönelim sergiliyor.

Son birkaç yıldır toplantılar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Çin Denizi’nde tarihsel olarak anlaşmazlığa konu olan sularında egemenlik göstergesi kabul edilebilecek girişimleri nedeniyle daha çok güvenlik eksenli bir çerçeveye oturuyor. Aralarında Vietnam, Brunei, Filipinler ve Malezya’nın bulunduğu ASEAN üye ülkeleri, bu bağlamda Çin yönetimiyle şu veya bu şekilde karşı karşıya gelirken, her bir ülkenin siyasi ve ekonomik yönelimlerine bağlı olarak Çin’e karşı geliştirilen tavırlarda bekle-gör/işbirliği-uzlaşma/çatışma eksenlerinde politikalara konu oluyor.

Bölgesel ekonomik birliktelik olarak öne çıkan ASEAN, Çin’in küresel yükselişine paralel olarak ABD’nin başlattığı Asya vizyonu’ ile güçler arası etkileşimlerin tam da odağında bulunuyor. Bunun, Çin’in ASEAN’a komşu olması, tarihsel ve kültürel ilişkileri kadar, ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren bölgedeki özellikle askeri ve siyasi belirleyicik noktasındaki kararlılığı ASEAN ülkelerini kaçınılmaz olarak bu iki güçle çeşitli boyutlarda ilişkiler geliştirmesini zorunlu kılıyor.

Ancak kendi içinde liderlik sorunu yaşaması, birliğin ekonomik ve ticarete odaklı yapısal duruşu, gerek tekil ülkeler gerekse bölge genelinde adalet ve haklar meselesinde inisiyatif almayı engelleyen statükocu yazılı/sözlü anlaşmalar ASEAN’ın potansiyel gücünü gerçekleştirememesinin temel nedeni olarak beliriyor. Enver İbrahim’in 1996 yılında kaleme aldığı ‘Asya Rönesansı’ adını verdiği eserindeki görüşleri ile, öncülüğünü Lee Kuan Yew ve DR. Mahathir Muhammed’in yaptığı ‘Asyalılık Değerleri’ olgusunun geliştirilebildiğini söylemek güç. Bunun nedenleri uzun uzun tartışılabilir ve tartışılmalı da.

ASEAN toplantısı öncesinde başkent Nay Pyi Taw’da önemli bir gelişme yaşandı ve Başkan Thein Sein muhalefet liderleri ile ordunun ileri gelenlerini biraraya getiren bir toplantı davetinde bulundu. 31 Ekim’de yapılan bu süpriz toplantı ülkenin reform sürecine ‘daha güçlü’ ve Batı’yı tatminkar edecek şekilde devam edeceğini ortaya koymayı hedefliyordu. ASEAN toplantısı kadar, 2015 yılı Sonbahar’ında yapılacak genel seçimler öncesinde ülkenin bazı bölgelerindeki sıcak çatışmaları, siyasi ve toplumsal gerginlikleri ortadan kaldırma konusunda siyasi bir irade geliştirmeyi hedefliyordu.

Ancak bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda bugüne kadar tatminkâr bir açılım gerçekleştirilememiş olması, seçimler bahanesiyle benzer bir gündemin bir kez daha yüksek sesle ortaya konması, söz konusu sorunları asgariye indirecek yapılanma/lar bir yana bu konuda ülkenin tüm etnik ve sosyal sektörlerini kapsayıcı politikaların geliştirilebileceğine dair umutların yeşermesine dahi olanak tanımıyor. Bu konuda, muhalefet lideri Suu Kyi’nin, ABD’nin verdiği desteğe rağmen, Myanmar hükümetinin reform çabalarının pratikte neredeyse hiç mesabesinde olduğunu açıklaması, merkezi oluşturan güçlerden biri kabul edilen Suu Kyi’den başlayarak azınlıklara doğru genişleyen bir memnuniyetsizler toplumunun varlığını bir kez daha ortaya koydu.

Ancak bu biraz uzunca girişin ardından Myanmar’daki toplantı vesilesiyle Arakanlı Müslümanların haline bakmakta fayda var. Yukarıda ortaya koyduğumuz fotoğraf içerisinde Arakanlı Müslümanlar nerede duruyor sorusu önemli. İlk elden şunu söyleyelim ki, Arakanlı Müslümanların çilesinin bittiğini söylemem mümkün değil. Bir zamanlar Eyalet’te çoğunluğu oluşturan Arakanlı Müslümalar, geçmişi 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanan baskı ve zulümler nedeniyle büyük göçler verdi. Bu nedenle bugün Eyaleti’n sadece kuzeyinde, o da dağınık ve birbirinden kopuk halde yaşamak zorunda bırakılmış bir kitleden bahsetmek mümkün. Bu süreçte en önemli göç merkezi, komşu ülke Bangladeş olsa da, Bangladeş’in kendi iç sorunları kadar etnik ve milliyetçi ayrımlar nedeniyle Arakanlıların rahat bulduğu söylenemez.

Bu çerçevede dünya kamuoyunun gündemine 2012 Mayıs sonu ve Haziran başlarında Budist çetelerinin yoğun saldırıları sonucu girebilen Arakanlı Müslümanların ahvaline dair kapsamlı bir çözüm ufukta gözükmüyor. Çünkü Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların acısını dindirecek, eyalette adaleti tesis edecek girişimlerde bulunmuş değil. Ne o günlerdeki saldırıların sorumluları bulunabildi, ne de  kendi anavatanlarında çitlerle çevrilmiş barakalarda yaşam sürmeye zorlanan kitlelerin yaşamlarında bir iyileşme gerçekleşebildi. Üstüne üstlük, bu kitlenin hala ülkenin 130 etnik yapısı içerisinde yer aldığını açıkça ortaya koyacak bir anayasal yapılanmayı getirecek merkezi hükümet çabasından söz edilemiyor. Aksine, merkezi hükümet 1982 Anayasası’ndaki vurguları tekrarlar nitelikte, geçen Nisan ayında yapılan genel nüfus sayımında Arakanlı Müslümanları kendi dini/milli aidiyetleriyle kaydetmeyi reddettiği, gibi bu kitleyi tüm dünya kamuoyunu defaatle açıkladıkları gibi, Bangladeşli göçmenler olarak kaydetme yoluna gitti. Nüfus sayımı öncesinde Arakan Eyaleti’nde Müslümanların yaşadığı kuzey bölgelerde faaliyet gösteren sayısı birkaçı geçmeyen uluslararası yardım kuruluşlarının zorbalıkla bölgeden çıkartıldığına da şahit olundu. Tüm bunlar merkezi hükümetin ve onun bölgedeki temsilcisi eyalet yönetimi ve güvenlik güçlerinin sistematik olarak Arakanlı Müslüman nüfusunu ortadan kaldırmaya matuf çabalarının birbirini izleyen adımları olduğunu ortaya koyuyor.

Bu şartlar altında Arakanlı Müslümanların umut bağlayabilecekleri tek yol, tıpkı önceki nesillerin yaptığı gibi derme çatma teknelerle okyanusa açılmak ve kaderlerini beklemek oluyor. Bu göçler önceleri, Myanmar ordu ve polis gücünün desteğiyle Budist çetelerin saldırıları sonrasında yapılıyordu. Ancak bu durum, zamanla bizzat resmi makamların gözetimini ve denetimine geçmiş durumda. Bunun en açık göstergesi yukarıda kısaca değindiğimiz üzere, geçen Nisan ayında yapılan nüfus sayımında tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi, Arakanlılar, Burma’daki 130 etnik gruptan biri kabul edilmemesi oldu. 

Yetkililerin, bu kitlenin Bangladeşli göçmenler olduğu yolundaki ısrarı, bir tür ‘yumuşak baskıya’ dönüşmüş durumda. Önümüzdeki yıl seçimlerin yapılacak olması, Batılı ülkelerin ülkenin geleceğindeki ekonomik verimlilikten pay almak adına da insan hakları vb. konularda seslerinin biraz daha fazla çıkması, Myanmarlı yetkilileri Arakanlıları en azından Bangladeşli göçmenler sınıflamasıyla ülkede varlıklarını sürdürebilecekleri sonucuna getiriyor. Ancak bu noktada, Arakanlıların tarihsel ve toplumsal hafızası bir anlamda böylesi bir zulme maruz kalmakla, teknelerle okyanusa açılma riski arasındaki tercihi ikincisi lehine kullanmalarına zorluyor.

Bu nedenle, neredeyse her gün derme çatma teknelerle Arakan sahillerini terk edenler bunun göstergesi. Bu durum, Vietnam Savaşı sonrasında Asya’da yaşanan dev göç dalgasından sonraki en büyük göç hadisesi olarak tarihe geçiyor. İşin ilginç tarafı, artık bu göç gizli saklı değil, bizzat Myanmar sahil güvenliği marifetiyle, bir tür organize insan kaçakçılığı organizasyonu şeklinde uluslararası insanlık suçu kapsamına girecek bir mahiyet arz ediyor.

Varoluşlarını bu teknelerle nereye olursa gitmekte bulan Arakanlıların, yaşadıkları topraklarda ne siyasi, sosyal ne de ekonomik olarak herhangi bir varlığa sahip değil. Arakan Eyaleti’ndeki Müslüman nüfusun dış göç vermesinin birkaç sonucundan bahsetmek mümkün. Birincisi, Eyalet’teki Budist kitlenin siyasi ve toplumsal egemenliğini pekiştiren bir unsur. İkincisi ise, bu halkın yaşadıkları toprakları terk etmesi, merkezi gücü temsil eden Burma (Burmese) çoğunluğu nezdinde, 70 yıldır ortadan kaldırmaya çalıştığı bir halkın nüfusunun giderek azalmasıyla hak ve iddialarından vazgeçeceklerinden hareketle yakın gelecekte daha az sorun veya hiçbir sorun taşımayacağı anlamına geliyor.