Oleh: Dr. Mehmet Ozay
27 Juni 2011
Pemilihan Parlemen Turki telah diselenggarakan pada tanggal 12 Juni. Rata-rata jumlah keikutsertaan penduduk mencapai 90%. Partai Keadilan dan Kemakmuran (AKP) kembali mengukir sejarah dalam pemilihan kali ini dengan keberhasilan pengumpulan suara sebanyak 50% yang menuntun pada perolehan 326 kursi dari keseluruhan 550 kursi parlemen. Artinya AKP kembali memimpin Turki untuk lima tahun ke depan. Jika dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, suara yang diperoleh AKP kali ini meningkat namun angka perolehan kursi parlemen menurun dari 341 menjadi 326. Meskipun begitu, hasil pemilihan tersebut telah membuktikan bahwa Erdogan adalah perdana menteri yang sukses dalam sejarah modern republik Turki.
Disamping AKP, tiga partai politik lain juga akan mewakili parlemen: Partai Masyarakat Republik (CHP) dengan suara 135 (25,9%), Partai Pergerakan Nasionalis (MHP) dengan perolehan 53 suara (13%), dan 36 kandidat independen dari gerakan Kurdi yang terpilih dalam beberapa provinsi di bagian selatan Turki.
Pemilihan ini merupakan peristiwa yang signifikan bagi perpolitikan modern Turki. Sebelumnya, kita patut menanyakan alasan mengapa setengah dari populasi republik Turki memberikan suara untuk AKP dan memperbaharui dukungannya terhadap Erdogan. Secara sederhana, jawabannya adalah karena beban terhadap aparat pemerintah telah terangkat dari bahu masyarakat dan prioritas telah diberikan kepada kemajuan sosial dan ekonomi rakyat. Sebagai tambahan, hubungan Uni Eropa telah mendukung inisiatif reformasi pemerintah.
AKP telah memegang kekuasaan di parlemen sejak tahun 2002, hampir satu dekade, sepak terjang AKP merupakan gambaran perpolitikan yang unik di Turki. Dalam dekade terakhir, perubahan-perubahan krusial dialami oleh politisi Turki dan pergolakan kekuatan politik. Contohnya, pertempuran penentuan kepresidenan diakhiri oleh kandidate AKP Abdullah Gul, yang sebelumnya menjabat sebagai Mentri Urusan Luar Negeri dari partai yang sama pada tahun 2007. Pemilihan Presiden pada tahun 2007 mendapat tantangan dari kalangan sekuler termasuk militer, anggota pengasuh pendidikan tertinggi dan mahkamah konstitusi yang mencegah adanya kandidat presiden berlatarbelakang Islam tidak terkecuali Abdullah Gul. Isu internal lainnya yang harus dihadapi AKP adalah Hasutan Ergenekon yang menekankan asumsi bahwa AKP adalah organisasi illegal. Begitu juga dengan hasutan-hasutan lainnya yang datang dari kelompok militer, akademisi, media, dan lain sebagainya. Pada faktanya, golongan-golongan tersebut diatas yang mewakili lingkaran-lingkaran pemikir sekuler bukanlah suatu fenomena yang baru, Melainkan kelanjutan dari pemberontakan kekuatan politik yang dimulai sekitar akhir masa-masa kekaisaran Turki Usmani.
· Diantara isu external, kebijakan yang nampaknya paling menonjol dan paling sihgnifikan telah lama berubah menjadi kebijakan paradigma ‘persoalan nihil’ yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri Ahmet Davutoglu, meskipun riot sosial di dunia Arab termasuk syiria yang berbatasan dengan Turki, dalam 6 bulan terkahir, telah menyebabkan permasalahan kentara.
Untuk periode lima tahun, isu-isu penting sosial seperti, relasi Uni Eropa, pembaharuan konstitusi, persoalan Kurdi, degradasi moral dalam masyarakat khususnya melemahnya struktur keluarga, sedang menunggu untuk dipecahkan olek pemerintahan AKP. Uni Eropa telah menjadi pengambil kebijakan asing di Turki semenjak tahun 1960 hingga saat ini. Meskipun AKP merupakan partai politik yang berasal dari latar belakang Islamist, AKP tidak menamakan dirinya sebagi partai Islam, melainkan partai konservatif. Disebabkan oleh beberapa isu internal dalam negeri, AKP telah banyak terlibat dalam perkembangan sosial politik dan ekonomi, termasuk Uni Eropa. Itulah sebabnya mengapa pemerintahan AKP telah secara sukses dan mendesak dengan giat kemungkinan Uni Eropa untuk menerima Turki sebagai anggota penuh. Reformasi sosial yang berdasarkan tuntutan Uni Eropa juga sangat penting bagi ideologi AKP untuk menentang kelompok-kelompok setara sejak permulaan pembentukan republik. Walaupun pembentukan reformasi kebijakan-kebijakan yang baru telah di-follow up-i oleh pemerintah, ketidak sediaan Uni Eropa untuk menerima Turki sebagai anggota merupakan hal yang mengecewakan.
Sehubungan dengan penulisan kembali konstitusi militer tahun 1982, gambaran perlemen AKP yang kedudukannya dihapuskan sebanyak 2/3 mayoritas kursi menjelaskan betapa AKP tidak diinginkan untuk menjadi pengambil kebijakan utuh melainkan membuatnya terpaksa mengambil sekurang-kurangnya satu dukungan kelompok politik di parlemen. Tidak hanya sosial tapi konsensus politik juga perlu dituliskan kembali.
Singkatnya, Kita sepatutnya menyentuh isu hubungan antara Turki dan Aceh. Ketika Abdullah Gul, president Turki, mengunjungi Indonesia secara resmi beberapa bulan yang lalu, telah disiarkan bahwa beliau juga akan datang ke Aceh namun kemudian kunjungan tersebut gagal. Jika kunjungan tersebut telah dimaterialisasikan, maka akan menjadi suatu titik permulaan yang baru bagi kemajuan Aceh dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi disisi lain, hingga hari ini ada beberapa kelompok dari Aceh yang telah melawat ke Turki untuk berbagai okasi yang jika dilihat kembali belum membuahkan hasil yang menonjol dan konkrit. Yang kita maksudkan disini adalah potensi hubungan dengan Aceh harus dilandasi tak hanya dengan sejarah tapi juga isu politik internasional saat ini dan fakta ekonomi politik secara global. Sebagai pengetahuan, Turki telah menunjuk seorang duta besar untuk ASEAN yang akan memperbolehkan Turki mejadi, katakanlah, kunci pemain di Asia Tenggara dan moderator antara ASEAN dan Uni Eropa. Karena Aceh merupakan wilayah ASEAN yang memiliki potensi dalam perspektif minat ekonomi Aceh dan Turki diperhitungkan akan dapat saling menguntungkan. Pada saat yang sama, elit politik Aceh juga tidak boleh lupa bahwa fakta kestabilan politik dan keamanan merupakan kondisi krusial tak hanya bagi perkembangan internal tapi juga investor asing. Selama masa persiapan pemilihan dalam waktu yang tak lama lagi, warna pendekatan-pendekatan mereka akan lebih menentukan bagi perkembangan-perkembangan Aceh dengan kalangan internasional termasuk dengan Turki.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder