Kesultanan Aceh Dan Turki: Antara Fakta dan Legenda

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Özay, Mehmet

Kesultanan Aceh dan Turki Antara Fakta dan Legenda/Mehmet Özay;—Cet .1—Kuala Lumpur: Hawash Enterprise, 2014.

xiii + 113 hal.		: 14,8 x 21 cm
ISBN	: 9789671297100
Anggota IKAPI
Judul	: Kesultanan Aceh dan Turki, Antara Fakta dan Legenda
II. Özay, Mehmet

Cover: Teuku Ampon Chik Raja Ismail Siddik Attahashi (1910-1945) dengan pegawainya, Sungei Iyu Tamiang. 1933. Terimakasih kepada Teuku Hamid dan keluarga.

Penulis: Mehmet Özay Penerjemah: Afdhal Muchtar Editors: Thayeb Loh Angen

Desain Cover-Layout: Mulyadi -Cetakan 1, October 2014 Copyright @ 2014

by Mehmet Özay All rights reserved.

Hak Cipta Dalam Bahasa Indonesia @ Pusat Kebudayaan Aceh dan Turki (PuKAT)

Kuala Lumpur, 2014

Pusat Kebudayaan Aceh Dan Turki (PuKAT)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.................................................................... v

Bab 1

Catatan Perjalanan Penulis di Aceh....................................... 1

Bab 2

Dari Lada Secupak Hingga Utusan Sultan Selim II.............. 12

Bab 3

Ma’had Baitul Maqdis, Kampung Bitai,

dan Keturunan Turki di Banda Aceh.................................... 28

Bab 4

Utusan Sultan Aceh Darussalam ke Turki Tahun 1870-an.... 45

Bab 5

Keturunan Turki di Tamiang................................................. 56

Bab 6

Pengaruh Turki Dalam Peradaban Aceh Sampai Kini........... 61

Kesimpulan.......................................................................... 78

Biografi Penulis.................................................................... 83

Lampiran.............................................................................. 85

Foto....................................................................................... 105

Kata Pengantar

Buku ini tidak mengulas tentang isu-isu politik, juga tidak mengangkat fakta-fakta mengenai gempa dan tsunami yang muncul tiba-tiba dan menyapu habis segala yang ada

di sepanjang wilayah pesisir Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Buku ini juga bukan sebuah kisah nostalgia yang mengagung-agungkan kejayaan masa lalu dalam hubungan antara Aceh dan Ottoman.¹ Sebaliknya, buku ini merupakan sebuah upaya, dalam batasan tertentu, untuk meninjau kembali apa yang telah terjadi di masa lalu baik yang telah lama sekali atau yang baru-baru ini serta untuk mentelaah kembali aspek-aspek utama dari hubungan antara kedua negara. Untuk tujuan itu, dalam buku ini saya memuat beberapa catatan pribadi berdasarkan pengalaman saya bertemu dengan beberapa kalangan masyarakat Aceh yang terkait. Dalam interaksi saya dengan mereka, saya menemukan refleksi sejarah “berdasarkan sudut pandang yang paling ganjil dan sangat tidak lazim” seperti yang pernah dikemukakan oleh William R. Roff. Selain itu, berbagai sumber termasuk beberapa Hikayat, dokumen arsip dan karya ilmiah kontemporer dalam bahasa Turki, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang saya baca juga telah memberikan banyak andil dalam penulisan buku ini. Demikianpun, saya tidak mengatakan bahwa buku ini merupakan sebuah sejarah lengkap mengenai hubungan antara Aceh dan Ottoman. Sebaliknya, ini akan mengingatkan kita untuk memperhatikan kembali beberapa aspek dari hubungan ini khususnya dalam perspektif upaya politik Aceh yang

¹Kata ‘Ottoman’ dan ‘Turki’ dalam teks ini digunakan secara silih berganti. Dari sini, harap diingat bahwa Ottoman tidak hanya mencakup sebuah negara saja, melainkan beberapa negara sepanjang berabad-abad. Sebagai contoh sederhana, perlu saya sebutkan bahwa kemungkinan telah ada kehadiran beberapa unsur Turki pada masa pra maupun paska Ottoman sebagaimana yang dikemukakan dalam beberapa bagian teks yang terkait.

		v

konstruktif.

Perhatian utama saya di sini adalah untuk menyajikan sebuah gambaran menyeluruh mengenai sifat hubungan antara kedua negara. Sehubungan dengan hal ini, tidaklah salah jika saya mengatakan bahwa tsunami telah menciptakan sebuah sebab sehingga hubungan zaman lawas antara Aceh dan Ottoman kembali dikenang. Pada saat yang sama, juga tidak salah untuk menanyakan apakah ada diberikan perhatian yang memadai terhadap baik hubungan lama maupun yang relatif baru dengan tujuan untuk mengetahui makna yang sebenarnya di balik hubungan tersebut. Tidak diragukan lagi, siapapun boleh berpendapat bahwa sebagian besar periode modern dianggap sebagai dekade yang hilang atau terputus bagi hubungan antara kedua negara. Dan selama dekade-dekade yang hilang ini kedua negara umumnya masing-masing sibuk mengurusi kericuhan politik negara mereka sendiri, dan tidak diragukan lagi bahwa banyak hal telah berubah. Namun, memang benar bahwa pada saat yang sama tsunami telah membuka sebuah saluran yang berpotensi untuk memulihkan atau menyambung kembali hubungan yang hilang atau terputus ini.

 Buku ini terdiri dari enam bab utama, lampiran-lampiran dan foto-foto. Untuk itu, saya ingin memberikan sedikit penjelasan singkat mengenai bab-bab ini. Bab satu adalah mengenai sejarah dan pengalaman pribadi saya saat berada di Aceh. Bagian ini merupakan catatan permulaan mengenai bagaimana saya mengetahui keberadaan Aceh di usia muda saya. Ini juga mengulas mengenai beragam pengalaman dan pengamatan pribadi saya serta upaya-upaya yang saya lakukan selama kehadiran saya pada pertama kalinya di Aceh setelah tsunami. Selain itu, terkait dengan kehadiran saya setelah tsunami, saya ada membuat karya tulis mengenai Aceh baik yang yang bersifat akademis maupun non-akademis yang pernah terbit melalui

 vi   

berbagai media. Siapapun dapat menegaskan bahwa tulisan-tulisan ini membuktikan dalam aspek dan ruang lingkup mana saya telah terlibat di Aceh.

Bagian lain dari buku ini disusun untuk meninjau kembali berbagai aspek mengenai hubungan antara masyarakat Aceh dan bangsa Turki. Dalam konteks ini, beberapa perkembangan konkret muncul pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dan Negara Ottoman. Dan beberapa perkembangan yang terjadi di luar periode itu mungkin akan diulas juga secara ringkas; kesemuanya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penulisan buku ini. Selain itu, mungkin akan mengejutkan bagi beberapa kalangan bahwa hubungan ini tidak terbatas pada masa Ottoman saja. Sebaliknya, ada beberapa indikator kecil dalam sejarah yang layak untuk dipertimbangkan meskipun hanya diulas secara ringkas.

Bab Dua adalah rangkuman refleksi mengenai kehadiran Turki Utsmani di Aceh. Pada bagian ini, saya menyajikan beberapa fakta konkret dan sejarah lisan untuk melacak hubungan Turki sampai batas tertentu. Oleh karena itu, ini masih menjadi pekerjaan yang belum selesai dalam mengurai dan mengungkap segala pengalaman dan temuan saya di Aceh serta hasil bacaan dari berbagai sumber selama proses penulisan buku ini. Saya mendapat informasi mengenai beberapa orang yang mengaku memiliki hubungan dengan Turki melalui pernikahan dengan keturunan Turki.

Bab Tiga mengulas tentang kisah ‘meriam lada secupak’ sebagai fenomena yang muncul setelah dimulainya upaya untuk membangun hubungan dengan Turki Utsmani melalui kebijakan yang dibuat oleh Sultan Al-Qahhar dengan penuh semangat pada tahun 1560-an dalam bentuk pengiriman utusan ke Konstantinopel. Ternyata, ini menjadi upaya nyata sebagai pencetus hubungan antara Aceh dan Ottoman. Meskipun besar

  vii

kemungkinan bahwa hubungan antara kedua negara telah berlangsung beberapa abad lebih awal bahkan sebelum terjadi kisah meriam lada secupak ini, kunjungan ini telah mengukir sebuah catatan sejarah dan dampaknya masih tercermin sampai hari ini. Dan peristiwa ini telah membentuk sebuah persepsi mengenai Turki di kalangan masyarakat Aceh. Di sisi lain, saya ingin mengemukakan penafsiran saya bahwa upaya yang dilakukan oleh Sultan Aceh adalah sebuah tindakan konstruktif dalam membangun hubungan antara kekuasaan pusat dan pinggiran. Jika hubungan historis ini ditelusuri akan terbukti bahwa ada keberlanjutan dari hubungan yang terbangun ini. Sesungguhnya, penafsiran ini didasarkan pada analisa yang tersurat bersumber dari kesefahaman umum di antara para cendikiawan Islam. Fakta bahwa Sultan Aceh memiliki akses ke pusat Kekhalifahan bukanlah suatu upaya untuk meminta beberapa peralatan militer. Meskipun memang benar bahwa elit politik Aceh menuntut semacam ‘kontribusi militer’ dari Dinasti Utsmani, itu hanyalah cerminan dari kebijakan besar Kesultanan. Dalam hal ini, saya tidak melibatkan semua kesepahaman yang bersifat mitologis dalam BAB ini, namun saya mencoba untuk membahas tentang kemungkinan rekonstruksi paradigma politik Aceh.

Bab Empat menelaah mengenai upaya untuk penguatan kembali hubungan antara kedua negara (Aceh dan Ottoman) sehubungan dengan invasi Belanda. Diketahui bahwa penguasa Belanda mengemukakan hasrat mereka untuk memasukkan tanah Aceh kedalam kedaulatan politik mereka sejak dekade-dekade awal abad kesembilan belas. Ini menjadi faktor pendorong bagi elit penguasa Aceh untuk menghidupkan kembali hubungan lama dengan Dinasti Utsmani dan berupaya untuk bergabung atau berbagi hak teritorial dengan supremasi Ottoman. Upaya Aceh dengan mengirim utusan ke Konstantinopel melalui

 viii

serangkaian kunjungan mendapat sorotan bukan hanya dari beberapa media di Konstantinopel tetapi juga menyebabkan Perang Belanda menjadi isu politik internasional. Apakah upaya-upaya ini melahirkan kontribusi nyata atau tidak, kenyataannya adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh Aceh layak dianggap sebagai bagian dari proses pembangunan serikat Islam baru.

Bab Lima didasarkan pada cerita lisan yang dicatatkan oleh beberapa keturunan ‘Raja’ di Tamiang. Dan anggota sepuh (tertua) dari keluarga ini mendukung catatan-catatan mereka dengan beberapa dokumen otentik. Setelah saya menerima sepucuk surat dari mereka, saya meluangkan waktu untuk mengunjungi keluarga ini yang tinggal di Medan. Ini hanyalah kisah pembuka mengenai isu ini sehingga beberapa upaya harus dilakukan dan lebih banyak waktu harus dicurahkan untuk mengungkapkannya.

Bab enam mengupas secara ringkas mengenai makna kata Rum/Rumi/Turkoman sebagai konsep yang ditemukan dalam berbagai naskah (manuskrip) lokal, catatan para pelaku ekspedisi dan sumber-sumber akademik kontemporer. Meskipun citra Disnasi Utsmani sangat dihargai, ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa barangkali ada beberapa unsur Turki yang bermigrasi dan menetap di beberapa tempat di sekitar Samudra Hindia. Dan hal ini saja telah menjadi isu yang sangat menarik untuk diteliti mengenai kehadiran Turki baik yang datang dari anak benua India maupun dari suatu tempat di negeri-negeri

   ix

Arab. Kemudian, bab ini mempertimbangkan beberapa aspek mengenai hubungan antara Ottoman dan masyarakat Aceh.

Pada titik ini, menjadi suatu keharusan untuk mengingatkan para pembaca bahwa kehadiran Turki (atau unsur-unsur yang berkaitan dengan Turki) melalui hubungan politik, budaya dan agama yang terbangun sepanjang perjalanan sejarah tidak hanya terbatas untuk wilayah Aceh saja di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa interaksi dan hubungan antara Aceh dan Turki sepanjang sejarah merupakan bagian dari kehadiran Turki di beberapa wilayah di dunia. Yang sering diingat oleh kebanyakan rakyat Aceh terkait dengan kehadiran Turki adalah mengenai ‘meriam lada secupak’. Sementara itu, di sini perlu juga untuk mempertanyakan “apa yang diketahui oleh masyarakat Turki tentang Aceh?”

Hubungan antara perwakilan dunia Islam wilayah ‘Timur’ (Kesultanan Aceh Darussalam) dan perwakilan dunia Islam wilayah ‘Barat’ (Negara Ottoman) tidak dapat dipandang hanya sebatas hubungan antara daerah kekuasaan dengan negara bawahan, meskipun faktanya bahwa seperti itulah pemahaman yang terbentuk di banyak kalangan termasuk di antara para akademisi.

Dalam kata lain, upaya yang dilakukan oleh para sultan Aceh tidak boleh dikategorikan sebagai permintaan negara bawahan kepada negara atasan. Sebaliknya, upaya terus menerus yang dilakukan sultan Aceh harus dianggap sebagai suatu arah baru untuk membangun hubungan antara pusat Islam Barat dan Timur; katakanlah antara pusat (Negara Ottoman) dan pinggiran (Kesultanan Aceh Darussalam). Tidak diragukan lagi bahwa hubungan-hubungan ini merupakan contoh nyata di antara model hubungan yang diterapkan oleh komunitas Muslim Asia Tenggara yang mencari jalur penghubung dengan dunia Islam di luar perbatasannya yang diistilahkan dengan “ecunemism

x    Mehmet Özay

(persatuan dunia Islam)” oleh Michael Laffan.²

Banyak kalangan berpandangan bahwa hubungan antara Turki dan Aceh terjadi karena elit politik Aceh meminta bantuan militer dan rekan Turkinya menanggapi dengan mengirimkan beberapa ahli dan peralatan militer termasuk ‘meriam’. Dalam pertimbangan ini, saya dengan keras menekankan bahwa penyederhanaan semacam ini hanya membawa kita pada pemahaman yang dangkal mengenai persoalan sebenarnya. Karena alasan ini pula, hubungan antara kedua negara harus ditinjau dan dievaluasi kembali dengan menggunakan perspektif baru berkaitan dengan paradigma politik Aceh yang dikembangkan oleh para elit politiknya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sebuah tantangan besar karena persepsi seperti ini mengenai hubungan antara kedua negara telah terbangun bukan hanya di kalangan masyarakat Turki dan Aceh, tetapi juga kalangan akademisi secara umum.

Para elit politik Kesultanan Aceh Darussalam mengalihkan perhatian mereka ke Konstantinopel tak lama setelah Kesultanan Aceh Darussalam terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat dan secara bertahap berkembang seiring perjalanan waktu. Alasan kebijakan para elit politik Aceh ini didasarkan pada persepsi bahwa Kepala Negara Ottoman dipandang sebagai pusat tertinggi otoritas keagamaan, yakni Khalifah. Dalam terminologi politik-keagamaan, Khalifah melambangkan pusat kedaulatan Islam. Refleksi upaya ini diketahui melalui kemunculan pertama utusan Aceh di Konstantinopel pada tahun 1560-an, meskipun mungkin telah terjadi beberapa kontak awal melalui bupati Mekkah, Madinah dan Kairo yang berada di bawah kedaulatan Negara Ottoman. Tidak mengherankan beberapa peneliti seperti Arun Gupta Das berpendapat bahwa telah terjadi beberapa

²Michael Francis Laffan. (2003). Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds, London: Routledge-Curzon, hal. 3.

		xi

kontak awal antara Aceh dan Ottoman³ melalui Gubernur Mesir. Dan tidak ada keraguan bahwa saluran yang disebutkan di atas yakni Mekkah, Madinah dan Kairo juga berfungsi dalam abad-abad berikutnya, ketika elit politik Aceh berusaha untuk mencapai Konstantinopel pada tahun 1851, 1868 dan 1872 untuk memperbaharui hubungan lama dan mencari perlindungan sebagai negara bawahan selama pemerintahan Sultan Ibrahim Mansur Shah dan Sultan Mahmud Shah menjelang pecahnya Perang Belanda.⁴

Meskipun delegasi Aceh tiba di Konstantinopel pada paruh kedua abad ke-16, mereka tidak langsung mendapat pengakuan dari penguasa Ottoman, sehingga mereka terpaksa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan beberapa negara Islam Timur lainnya.⁵ Dari semua masyarakat Pinggiran Timur Dunia Islam,⁶ Kesultanan Aceh dengan inisiatifnya ini muncul sebagai sosok atau aktor yang paling konstruktif dalam hal membangun hubungan internasional sejak abad ke-16 sampai akhir dekade abad ke-19. Ini mungkin dipandang sebagai titik awal yang terpenting dari keseluruhan cerita.

Di luar hubungan-hubungan yang dilakukan melalui jalur resmi, kemungkinan ada beberapa unsur Turki yang lebih awal terlibat di Aceh, bahkan sebelum terjalin hubungan dengan Dinasti Utsmani. Dalam konteks ini, mungkin ada beberapa macam upaya individu yang diprakarsai oleh beberapa orang atau

³Arun Dasgupta. (1962). Acheh in Indonesian Trade and Politics: 1600-1641, hal. 45-6; A. H. Johns, “Malay Sufism”, Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society”, Vol.

XXX, Part 2, No. 178, August, 1957, hal. 9; Uka Tjandrasasmita. (2001). “The Indonesian

Harbour Cities and the Coming of the Portuguese”, Indonesia-Portugal: Five Hundred Years of Historical Relationship, Lizbon: CEPESA, hal. 59-60.

⁴BOA–Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Ottoman Archives), YPRK.EŞA.28/66, 1315.5.13; Y.A.HUS, 1316.1.1, İstanbul.

⁵Snouck Hurgronje. (1906). The Acehnese, Tr.: A.W. S. O’Sullivan, Vol. I, E. J. Brill, Leiden, hal. 208-9.

⁶Michael Francis Laffan. (2003). Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds, London: Routledge-Curzon, hal. 9.

xii   

kelompok Turki baik yang berasal dari daratan Turki Utsmani maupun yang berasal dari kawasan lain seperti pelabuhan-pelabuhan Persia dan India yang datang ke Aceh sebagai tentara, pengrajin, ulama, pedagang dan lain sebagainya. Tapi fakta yang berkaitan dengan hubungan masa lalu tetap hidup dan terpelihara hingga saat ini di kalangan masyarakat Aceh dalam batas-batas tertentu atau lebih luas. Adalah tugas kita untuk menurunkan ingatan ini kepada generasi muda dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman kita. Karena alasan ini, buku ini adalah produk dari keprihatinan ini.

Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh untuk publikasi karya ini. Selama proses penulisan buku ini, saya dan kolega-kolega saya dari PuKAT (Pusat Kebudayaan Aceh Dan Turki) telah menerima kerjasama yang besar dalam mewujudkan pekerjaan ini menjadi sebuah karya yang berhasil diproses dalam waktu yang sangat singkat. Trimakasih juga kepada Saudara Afdhal Muchtar yang memberikan sumbangan besar dalam menterjemahkan tulisan ini ke dalam teks Bahasa Indonesia. Kemudian tidak lupa saya bersyukur atas bantuan Saudara Thayeb Loh Ängen yang merupakan personil kunci dari keseluruhan proses ini. Tanpa Beliau buku ini tentu tidak berada pada tahap seperti ini

 Ucapan terimakasih juga saya persembahkan kepada Dr. Kamal Arif dan Coşkun Aral yang telah menyumbangkan koleksi foto-foto pribadi mereka demi menyempurnakan kandungan buku ini.

Banda Aceh

Oktober 2014

Amiral Malahayati’yi Anmak / Commemoration of Admiral Malahayati

Mehmet Özay                                                                                                                   21 Nisan 2015

Bugün Banda Açe’de önemli bir inisiyatif geliştirilerek Amiral Malahayati, Şah Kuala Üniversitesi’nde, ardından bizzat onun kurduğu kadın ordusunun (Inong Balee) adıyla anılan kalede hem de mezarı başında anıldı. Malahayati’yi anma gününün, Endonezya’da 21 Nisan Kartini Günü’ne denk gelmesinin kuşkusuz ki bir anlamı var. Eyaletin en önemli yüksek öğretim kurumunda, sadece Açe tarihi bağlamında değil, Takımadalar ve Güneydoğu Asya İslam tarihi ve de kısmen dünya tarihi açısından da önemlibir mevkiye sahip olduğuna kuşku olmayan Inong Balee adıyla anılan kale’de yapılan mütevazi bir törenle Malahayati’nin anılması oldukça önemli bir gelişmedir. Hemen burada, ‘Kartini Günü’ nedir, neye tekabül eder kısaca değinmekte fayda var.

Hollanda sömürgeciliğinin emperyalizme evrildiği yıllarda doğan ve 1874’de doğan ve 1904’de 25 yaşında vefat eden Kartini, genç yaşına rağmen, dönemin Hollanda yönetimi eğitiminden geçen ‘yarı-soylu’ bir aileden gelmesi dönemin kadın hareketlerine ilgilenmesine neden oldu. Genç yaşta kadınların eğitimine verdiği önemin bir sonucu ve kocasının da desteğiyle ilk kız okulunu açması onu yaşadığı dönemde Cava Adası’nda kadın hareketinin öncüsü konumuna yükseltti. Bağımsızlık sonrasının ulus inşası sürecinde ulusal kahraman olarak anılmaya başlandı. Devamını tahmin etmek güç değil. Modern ulus devletin kurulması, kızların/kadınların eğitim olanaklarından yararlanamaması, geri kalmışlık, ulusal kalkınmada kadının rolü ve işlevi gibi olgularla ihtiyaç duyulan bir ‘öncü rol’ nihayetinde 1964 yılında dönemin devlet başkanı Sukarno tarafından Kartini’ye verildi. Buraya kadar ortada herhangi bir sorun gözükmüyor. Ancak sorun şu ki, Endonezya Cumhuriyeti gibi karşımızda resmi rakamlarla üç yüz elliye yakın etnik unsuru barındıran bir modern devlette ulus-devlet nosyonunu yayma adına kadın günü olarak Cava kökenli ‘yarı aristokrat’ bir aileye mensup bir kadının seçilmesi ile bu ‘modelliğin’ diğer Adalar/Eyaletler ve etnik unsurlar için bugüne kadar herhangi bir anlam ifade edip etmediğini de gündeme taşıyor.

Açe Eyaleti özelinde konuya bakacak olursak, Kartini’nin dönemin Avrupa sosyal değişiminin başat unsurlarından olan ‘kadın ve özgürleşme’ bağlamını Cava Adası’na taşımasının ‘Cava’ nezdinde bir karşılığı olabilir. Ancak, bunun kendi ‘öz tarihleri’, ‘sosyal yapıları’, ‘toplumsal liderleri’ olan diğer etnik unsurlar nezdinde nereye oturduğu konusu gizli/açık soru olarak ortada duruyor. Bu çerçevede, tarihin erken dönemlerinden itibaren Samudra-Pasai Sultanlığından itibaren kadın sultanlar, liderler çıkarmış bir bölgede Kartini gibi sömürge yönetiminin doğrudan veya dolaylı etkileşimlerine maruz kalan ‘modernist bir kadın hareketi öncüsünün’ neye tekabül ettiği sorgulanmayı hak ediyor. Bu nedenledir ki, 21 Nisan’da Açe’de Kartini Günü kutlamalarına dair somut, kayda değer bir çabanın da gerçekleştirilmediğine tanık olunmaması Açeliler nezdinde üstü örtülü bir sorgulamaya işaret ediyor. Ancak bu günün, yani 21 Nisan’ın Açelilere hatırlattığı bir başka ‘model kadın’ var ki, o da Amiral Malahayati. Bu adı ilk duyanlar ‘kadının adından’ önce, unvanına takılacaklarına kuşku yok. Evet, yanlış değil... Malahayati adındaki kadın dünya tarihine ‘Amiral’ olarak adını yazdırmış ikinci kadın unvanına sahip.

Malahayati adını, Açe’ye ilk geldiğim 2005 yılı Eylül ayında ulaştığım ilk kitaplar arasında yer alan “Wanita Utama Nusantara, Dalam Lintasan Sejarah: Prominent Women in the Glimpse of History”[1] adlı eserde rastlamıştım. Malahayati’nin biramiral oluşu kadar, yaşadığı dönem, eğitim gördüğü ‘deniz akedemisi’, kocasının ve de kendisinin dönemin Açe Darüsselam Sultanlığı’ndaki konumu gibi daha başka özelliklerle de önemli bir şahsiyet olduğunu ortaya koyuyor. Bu yazıda uzun uzadıya Malahayati ‘gerçekliğini’ ortaya koymayacağım. Bu bir başka yazının, hem de akademik bir çalışmanın konusu. Bu çerçevede burada dikkat çekilmesi gereken, uzun süredir tarihlerinden, kültürlerinden, geleneklerinden bağı bilinçli olarak kesilmiş olan Açeli genç nesillerin bugün Malahayati’yi anma konusunda bir irade sergilemiş olmalarıdır. Bu irade, eyalet ve merkezdeki siyasi çevrelerde karşılığını bulmayabilir. Ancak bugün Banda Açe’de önemli bir çabanın, düşüncenin ve de entellektüel sancının doğurduğu bir girişime tanıklık etmek önemliydi. Bu tanıklık, sadece Açe’yle epeydir haşır neşir olan bizler için değil, herkes için bir sorumluluk taşıdığı düşüncesindeyim. Niçin böyle olduğunun cevabını yukarıda giriş cümlelerinde vermiştim.  

Malahayati’nin yaşadığı dönem, 16. yüzyıl sonlarında ve 17. yüzyıl başlarında Takımadalar ve Güneydoğu Asya bağlamında değil, bölgenin sömürgeleştirme sürecine başlayan Portekizlilerin -o zamana kadar ki yaklaşık 100 yıllık varlıkları- ve 1595’lerden itibaren İngiltere ve Hollanda’nın da bölgeye yönelmesiyle Açe coğrafyasının dünya siyaset tarihinde adının ‘yeniden’ okunmaya başlandığı yıllara tekabül eder. Böylesi önemli bir dönemeçte, Bitai Köyü olarak adlandırılan mevkide kurulan askeri akademide öğrenim gören, ardından sarayda üst düzey memuriyete getirilen, kocasının bir çatışmada vefatı üzerine amirallik görevini üstlenerek ‘Dullar Ordusu’ (Inong Balee)’yi kuran Malahayati herhalde sadece Açeliler için değil, tüm Endonezya halkları için kıymet-i harbiyyesi olacak bir şahsiyettir. Bu kadın amiralin önemini, sadece bu ‘ulus-devlet’le sınırlandırmakla kalmamak gerekir. İslam kardeşliği, İslamiyetin değerler bütünü dikkate alındığında toplumsal ve siyasal etkileşimler ağında bir kadın figürünün anlaşılması herhalde Ortadoğu’dan Avrupa’ya Kuzey Afrika’dan Çin’e kadar Müslüman toplumların üzerinde çalışmalar yürütmesi gereken bir konu olsa gerek. Bu vesileyle hem Kartini Günü’nü kutlar, hem de Malahayati’yi gündeme taşıyan gençleri ve kuruluşların çabasının artarak devam etmesini temenni ederim.  

---

[1][1][1]Ismail Sofyan; M. Hasan Basry; T. Ibrahim Alfian. (1994). İlk Baskı.  

Malezya’da Başbakan Niçin Zor Durumda?

Mehmet Özay                                                                                                                  16 Nisan 2015

Necib bin Razak, yani Malezya’nın altıncı başbakanı. 2009 Nisan ayından bu yana Başbakanlık koltuğunda oturan Necib bin Razak muhalefet kanadından bakıldığında uzunca bir süredir, içinde yer aldığı Malay etnik politika bağlamında ise bir süredir baskı altında. Peki bu baskı nedir ve Malezya politikası için ne anlam ifade eder? Evvel emirde söylemek gerekirse, bu baskı yeni ortaya çıkmış bir sürece işaret etmiyor, aksine Malezya politikasının bağımsızlık öncesi dönemine kadar uzanan bir geçmişi olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu kısa metin içerisinde bu uzun süreçleri detaylı olarak ele almayacağım. Aksine, yaşananları yakın geçmişle sınırlandırarak olan bitene dair bazı hususları dile getireceğim.

İlk değinilmesi gereken husus Necib bin Razak’ın hangi siyasi atmosferde bir ‘isim’ olarak ortaya çıktığıyla alakalıdır. Necib bin Razak’ın Başbakanlık koltuğuna oturmasına neden olan en önemli gelişme, ülkenin beşinci başbakanı Abdullah Badawi’nin Başbakanlığında girilen 2008 Genel Seçimleri’ndeki başarısızlık oldu. Bu başarısızlık öyle böyle değil, bağımsızlıktan bu yana ülkeyi yöneten Ulusal Cephe koalisyonunun ilk defa Federal Meclis’e üçte iki çoğunluğu kaybetmesinin yanı sıra, 13 Eyalet’ten beşinin yönetiminin muhalefete yani Halk Cephesi koalisyonuna geçmesine yol açtı. Bu sonucun ardından Birleşik Ulusal Malay Organizasyonu’nda (UMNO) yaşanan deprem başbakan yardımcısı konumundaki Necib bin Razak’ın önünü açarken, aynı zamanda bu depremin artçı sarsıntılarına karşı mücadele verme sorumluluğu da yüklüyordu. 2008 siyasi tsunamisi, UMNO’nun hükümet ortağı Çin ve Hint Partilerine rağmen, başta Çinliler olmak üzere etnik azınlık kesimlerinin oylarını kaybettiğini ortaya koyuyordu.

Bu anlamda, çözüm Başbakanın ekonomi ve sosyo-politik eksende reform kavramına başvuran bir siyasi yaklaşımına bağlandı. 2008-2009’da yanan küresel ekonomi krizi kadar, bölgedeki diğer bazı ülkelerin de Malezya gibi imalât sanayii ile kalkınmayı hedeflemesiyle Malezya’nın elinde tuttuğu avantajların görece zaafa uğraması ve bu anlamda dış yatırımın azalması karşısında ekonomiyi canlandıracak formül arayışları, ‘Ekonomik Dönüşüm Programı’yla (ETP) gündeme geldi. Sosyo-politik reformun ise en önemli ayağını, ülkede muhalefet üzerinde on yıllarca Demokles’in Kılıcı hükmünde olmuş  ‘İç Güvenlik Yasası’ (ISA), ‘İsyan’a Teşvik Yasası’ (Sedition Act) gibi özgürlükleri polis şeflerinin inisiyatifine terk eden uygulamaların kaldırılması, basın ve haberleşme konusunda özgürlüklere kapı aralanması gibi alanlar teşkil ediyordu. Başbakan’ın bir diğer somut girişimi ise, Çin ve Hint kökenli kitlelere yönelik ‘yakınlaşmacı’ tavrı, bir anlamda ‘barış çubuğu’ uzatması oldu. Bunun siyasi proje olarak karşılığı ise ‘Bir Malezya Projesi’ydi.

Tabii bu iç politik süreçler kadar, bölgesel ve uluslararası arenada “Malezya’nın sesi olmak” gibi bir görev de üstlenen Necib bin Razak, Mindanao-Patani görüşmeleri, ASEAN, BM Güvenlik Konseyi’nde ‘ılımlı İslam’ sunumu gibi alanlarda aslında kimilerinin gözünü dolduruyordu. Ancak bu süreçleri Necib bin Razak’ın bir tür ‘tek adam’ yaklaşımıyla sunması, yeni bir liderlik perspektifinin gündeme getirilmekte olduğunu gösteriyordu. Oysa, Malezya’da UMNO gibi, etnik Malay milliyetçiliği temeline oturmuş ve ülkenin tüm siyasi ve toplumsal yapılaşmalarını belirlemede şüphe götürmeyecek bir belirleyiciliğe sahip siyasi partiyi kuşatacak ‘karizma’nın Necib bin Razak’ta olup olmadığı sorusunu burada gündeme getirmeliyim. Bu politikaların sınanmasının yeri ve zamanı ise, 5 Mayıs 2013’de yapılan 13. Genel Seçimi oldu.

Bu seçim de 2008’dekinden daha büyük bir siyasi tsunami olarak ülke siyasal tarihinde yerini aldı. Her ne kadar muhalefet bir önceki seçimde kazandığı beş eyaletten ikisini kaybetse de, toplam oyların yaklaşık %53’ünü alarak Federal Meclis’te iktidarın üçte iki çoğunluğunu bir kez daha ortadan kaldırarak gücünü ortaya koydu. Ancak seçim sistemi yapılaşması, seçime şu veya bu şekilde müdahaleler iktidarın aynı koalisyon bloğunda kalmasını sağladı. Seçimin elbette ki en önemli sonucu ‘tek adam’ profiliyle ülke siyasetinde UMNO’yu eski günlerine döndüreceği iddiasındaki Necib bin Razak’ın politikalarının iflası anlamı taşımasıydı. Ve Başbakan dahil olmak üzere UMNO içerisinden özellikle Çinli seçmenlere yönelik ağır eleştiriler gelirken, Başbakan’ın yukarıda dile getirilen ‘reformcu’ çabalarının da aslında seçim-odaklı palyatif yaklaşım olduğunu ortaya koydu. Tabii bunun sonunda benzeri eleştirilerin bir süre sonra Başbakan’a yöneleceğini tahmin etmek güç değildi. Öyle de oldu!

Necib bin Razak’ın ikinci döneminde yani seçim sonrasında, Malezya siyasetinin belirleyici damarı ‘Malay milliyetçiliği’ne yaslanmak suretiyle, siyasi mevcudiyetini devam ettirme ihtirasında olduğu ortaya koydu. Bunun güçlü ‘tiyatral’ ifadesi ise hiç kuşku yok ki, UMNO Genel Kurulu’ndaki etnik Malay milliyetçiliği söyleminin ‘ağır bir tonla’ bir kez daha yükseltilmesi oldu.  Elbette ki, bu yaklaşım artık ortada ‘reform’ namına bir şeyin kalmadığı anlamı taşıyordu. Ki bunun ilk göstergesi ‘İsyan’a Teşvik Yasası’nın kaldırılacağını 2012 yılında duyuran Başbakan’ın bu yasanın daha da ‘işlevselleştirileceğini’ söylemesi gündeme bomba gibi düştü. Artık ortada reform değil, giderek ‘ultra Malay milliyetçiliği’ rolüne bürünen bir Başbakan vardı.

Tüm kalkınmacı çabalara, ekonomik açılımlara rağmen, bütçe açığı; uçak kazaları; ‘Bir Malezya Kalkınma Fonu’ndaki usülsüzlükler; yeni vergi yasası; İsyan’a Teşvik Yasası’ balyozunun tek tek toplumun belli kesimlerinin üzerine inmesi bir yana belki de Başbakan Necib bin Razak’a en büyük darbe, Dr. Mahathir Muhammed’in 2013 seçimleri öncesinde sergilemeye başladığı Necipli mi Necipsiz mi sorgulamasının ağır eleştirilere dönmesi ortada ciddi anlamda bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. 

Aslında Malezya siyasetine dair yukarıda sunulan fotoğraf yeni değil. İlki 1997-98 Güneydoğu Asya Krizi, Endonezya ve Tayland’da baş gösteren reform hareketi ve hemen ardından gündeme bomba gibi düşen Enver İbrahim’in ilk davası Malezya’yı da sarsan gelişmeler olarak dikkat çekiyor. Kurt politikacı Dr. Mahathir Muhammed’in 1999 seçimlerini kazanmasının ardından 2003 yılında, 22 yıllık Başbakanlığı’na noktayı koymasından itibaren de UMNO içerisinde bir ‘liderlik açığı’ gündeme geldi. Ve o gün bugündür, Enver İbrahim’in başlattığı reform hareketinin siyasi ve sosyal programlarından ilhamla önce Abdullah Badawi ardından Necib bin Razak ‘reform’ kavramına tutunsalar da ortaya sahici bir reform yapılaşması bugüne kadar çıkmadı. Bu bağlamda, ülke siyasetinde bugün Necib bin Razak’ın karşı karşıya olduğu sorunlar salt onun politik yaklaşımıyla sınırlı değil. Aksine ortada, kökleri en azından 1998’e kadar geri giden ve halen halledilmeyi bekleyen sistemik bir sorun var. Bu süreci zorlayacak bir muhalefetin varlığına rağmen, kurulu düzenin bir türlü elvermediği açılım, aksine bu sistemi yönetme makamındaki ‘zümrelerin’ giderek radikalleşmesine yol açıyor. Başbakan Necib bin Razak’ın da içinde bulunduğu zorluk bundan kaynaklanıyor.

Malezya’da Neler Oluyor? / What’s Going on in Malaysia?

Mehmet Özay                                                                                                                  13 Nisan 2015

Bu yıl Malezya için olağanüstü bir yıl. Bir yanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçici üyeliğine hem de yüksek oyla seçilmesi öte yandan ASEAN dönem başkanlığını üstlenmesi Malezya’nın 2015 yılında bölgesel ve küresel ilişkilerde önemli girişimlerde bulunacağı intibaını uyandırıyordu. Siyasi liderlerinin ‘Biz büyük ülke değiliz’ yollu, biraz alçak gönüllülük ve haddini bilme, biraz da korku ifadesi yüklü yaklaşımlarına rağmen, 2015 yılının bu iki önemli gelişmesi karşısında ‘Biz, ASEAN’ın ekonomi rotasını çizeriz, dünyadaki sorunların çözümüne de katkı sağlarız’ babında bazı yaklaşımlar da yok değildi. Ancak bir süredir ülkeyi yönetenlerin iç sorunlardan başını kaldırıp da bölgede ve uluslararası arenada neler oluyor, katkımız ne olur türünden yaklaşım sergilemeye sadece vakitleri değil, moralleri ve enerjileri de olduğu kuşkulu.

Malezya’ya birazcık vakıf olanlar mevcut durumu, elli yedi yıldır iktidarda olan Birleşik Ulusal Malay Kongresi Partisi’nin (UMNO) güdümündeki Ulusal Cephe (Barisan Nasional) ile Enver İbrahim eksenli muhalefet arasındaki siyasi mücadeleye bağlayabilir. Evet, Enver İbrahim’in altı yıldır süren duruşmanın ardından bir kez daha livatalık suçlamasıyla beş yıl hapis cezası aldığı 8 Şubat’a kadar durum bu minvaldeydi. Ancak iplerin kopuşu da hemen ondan sonra oldu. 90 yaşına merdiven dayamış olan Dr. Mahathir Muhammed, mevcut hükümete ve de özellikle Başbakan Necib Bin Razak’a yönelik uzun süredir düşük yoğunluklu olarak sürdürdüğü eleştirilerin dozunu artırmakla kalmadı, adeta savaş açtı. Bu savaş, 2003 yılında aktif siyaseti bırakmakla birlikte, ülkenin ve de UMNO’nun siyasal dinamiklerini elinde tutan en azından belli ölçüde bir güç sahibi olduğuna kuşku olmayan Dr. Mahathir’in bir kez daha Başbakanı alaşağı etme projesi olarak değerlendiriliyor.

Burada hemen şunu soralım: “Dr. Mahathir, Başbakan Necib bin Razak’tan niçin rahatsız?” Öyle ya, siyasi emekliliğinin ardından yerine bıraktığı Abdullah Badawi’yi beş yıl sonra, gene kendi siyasi kararı ve baskısıyla görevden ayrılmasına neden olmasının ardından önerdiği isim değil miydi Necib bin Razak? Sorunun cevabı ‘Evet’. Dr. Mahathir’in memnuniyetsizliği, altında Başbakan’ın imzası olan ekonomik kararlardan, Malay haklarının savunulmasına kadar bir dizi alanda ortaya çıkıyor. Bu anlamda, 13. Genel seçimlerin yapıldığı 5 Mayıs 2013 öncesinde Başbakan Necib bin Razak 2008 yılında muhalefeti desteklemiş olan Çin seçmenin gönlünü kazanma politikasından başlayarak Dr. Mahathir eleştirilerini gündeme getirmeye başladı. Ancak son aylarda eleştiri okları yolsuzluk eksenli olmakla sadece Başbakan’ı değil, UMNO’yu ve de genel itibarıyla ülke siyasetinde kokuşmuzluğa vurgu yapmasıyla önem taşıyor. Dr. Mahathir’in yolsuzluk derken kastettiği şey de Necib bin Razak’ın 2009 yılında Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz uygulama kararı verdiği ‘Bir Malezya Kalkınma Fonu’yla ilgili.

Aslında söz konusu fonla ilgili kelimenin en hafif anlamıyla usülsüzlükleri ortaya çıkaran muhalefet milletvekilleri oldu. Bir de İngiltere’den ‘yayın yapan’ Sarawak Project adlı site. Burada ülke siyasetinde kimin hangi kanalla kimlerle temasta olduğunun da karmaşa içinde olduğunu gösterecek şekilde muhalefetle tam anlamıyla kanlı bıçaklı olan Dr. Mahathir aynı safta yer alması son yılların en önemli siyasi gelişmesiydi. Muhalefet ve Dr. Mahathir kamusal alanda somut olarak yan yana gelmeseler de Başbakan’a yönelttikleri ciddi eleştirilerle aynı yerde duruyorlar.

Dr. Mahathir’in içinden çıktığı ve halen hamisi olduğu UMNO’nun Genel Başkanı ve Başbakan’a niçin bu kadar yüklenme gereği duyuyor? Dr. Mahathir, ‘alçakgönüllülük’ yaparak “ben de hata yapabilirim” diyerek, Necib bin Razak’ı UMNO içerisinden Başbakanlık konumuna yükseltmesine bin pişman. Burada hemen şu benzetmeyi yapalım... 2003’de aktif siyaseti bırakan Dr. Mahathir, tıpkı 1990’da Singapur Başbakanlığı’ndan ayrılan ancak ülke siyasetinde belirleyici olmaya devam eden Lee Kuan Yew gibi Malezya siyasetini yönetmeyi arzu ediyor. Tıpkı Lee Kuan Yew gibi, bunda da kendince haklı gerekçeleri var tabii ki. Örneğin ‘ben bilirimcilik’ten ülkenin geleceğini on yıllar öncesinden planlamış olmanın verdiği bir tür siyasi sorumluluk da diyebilirsiniz buna. Dr. Mahathir, ülkenin sadece dördüncü Başbakanı olarak değil, kalkınmacı kuvvenin ağırlık noktasını oluşturmasıyla da önem arz eden bir lider. ‘Yeni Ekonomi Politikası’ (NEP), 2020 Projesi (Wawasan 2020) hiç kuşku yok ki, Dr. Mahathir’in ülkenin geleceğini belirleyen önemli politikalarıydı. Bu politikalara ulaşma noktasında gösterilecek zaafsa Dr Mahathir’in kabul edemeyeceği bir durum. İşte son birkaç aydır ülke iç siyasetinde belirleyici olan mücadele de buna dayanıyor.

Başbakan Necib bin Razak vechesinden meseleye bakıldığında, aslında Başbakan’dan ziyade, başta UMNO Genel Sekreteri ve Federal Bölge Bakanı Tengku Adnan olmak üzere, yakın kurmaylarının Dr. Mahathir’e laf yetiştirmekte oldukları gözlemleniyor. Tengku Adnan geçenlerde yaptığı açıklamada, Dr. Mahathir’i doğrudan karşısına alacak şekilde “Senin dönemin bitti. Şimdi Necib dönemi” diyerek bir anlamda mücadelenin ne kadar sert bir yönelim kazandığını ortaya koyuyordu. Tengku Adnan bununla da kalmadı, UMNO’nun ülke genelindeki 160’a yakın temsilcisini Kuala Lumpur’a toplayarak Başbakan Necib bin Razak’a “destek” gösterisini organize etti. Aynı zamanda, Dr. Mahathir döneminin ekonomi politikalarındaki ‘yanlışlar/kayıplar’ gündeme taşınıyor.

Dr. Mahathir salvolarını atmaya devam ediyor. İlerlemiş yaşına rağmen, bir köşede oturmak yerine, her gün bir etkinlikte yer alan ve de konuşma yapan Dr. Mahathir artık açıktan açağıa Başbakan Necib’in gitmesi gerektiğini söylüyor. Dr. Mahathir için durum, artık sadece ekonomi politikalarındaki yalpalamalar ve yolsuzluk hikâyeleriyle sınırlı değil. Kökeni Necib bin Razak’ın Savunma Bakanı olduğu 2002 yılında Fransa’dan alınan denizaltılarla ilgili ihaleye kadar uzanan ve bunun devamı olarak 2006 yılında bu ihalede kayda değer rol oynamış ve ‘tüm ihale süreçlerine vakıf’ Moğolistan’lı model Altantunya’nın Kuala Lumpur’a çok yakın bir yerde C-4 ile havaya uçurulmasına kadar uzanan bir dizi ‘tabu konuyu’ gündeme taşımaya devam ediyor. Ve üstü açık/kapalı şekilde başta Tengku Adnan olmak üzere mevcut UMNO yöneticilerine de ‘parayla satın alınmışlar’ yaftasını yapıştırıyor.

Bunu yaparken de, Malay seçmeni ikna etme mahiyetinde olduğuna şüphe olmayacak şekilde “Necip’le devam edip 2017 veya 2018’de yapılacağı tahmin edilen 14. Genel Seçimlere girilmesi halinde UMNO ve Ulusal Cephe hükümeti kaybeder” diyor. Hedefte tabii ki Malay seçmenin olmasının birkaç nedeni olduğunu söylemeliyim. İlki, UMNO 1946 yılında kuruluşundan, 1957 yılındaki bağımsızlıktan itibaren de 57 yıldır iktidarda olmasının var oluş şartı, Malezya Federasyonu’nun siyasi gerçeği  olan etnik yapılanmaya dayanıyor. Öte yandan, Anayasa’da Malay haklarının ‘pozitif ayrımcılık’ şeklinde ortaya çıkması da elbette ki, UMNO’nun kesintisiz iktidarda olmasıyla gerçekleşecek ve Malay seçmenin -eğitimden, dine, memuriyetten, ihalelere kadar- tabiri caizse sosyo-ekonomik ve kültürel ‘nemalanmasına’ karşılık gelecektir.

Ülke gündemini işgal eden bu atışmalar öyle kolay kolay sona erecek gibi gözükmüyor. Ve bu olup biten ‘yaşlı bir politikacı’ ile ‘aktif politikacılar’ arasında bir söz düellosu olarak da kabul edilebilecek gibi değil. Ortada çok ciddi manada, Malezya Federasyonu’nda dünden bugüne hükümetlerin hangi minvalde politikalar yaptıkları ve ülkeyi yönettikleriyle ilgili çok ciddi ipuçları veren açılımlara tanık olunuyor. Bakalım Dr. Mahathir yeni bir Başbakan atamasını gerçekleştirebilecek mi? 

Lee Kuan Yew’ın Yeni Bir Ulus İnşasında Dil Olgusu / The Phenomenon of Language In the Process of A Nation-State Building of Lee Kuan Yew

Mehmet Özay                                                                                                                   7 Nisan 2015 

Dünyanın sayılı gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Singapur Cumhuriyeti’nde Lee Kuan Yew’ın -kimilerince yadırgansa da- ‘kurucu baba’ sıfatını taşımasını haklı kılacak gerekçelerin başında onun ‘dil’ olgusu üzerinden sosyal-ekonomik dönüşümü plânlamış olması gelir. Bu bağlamda LKY’ın dil eğitimi üzerinden nasıl bir toplum modeli oluşturduğuna değinmeden önce, onun bizatihi kendisinin bir eğitim alıcı olarak ne tür bir dönüşüme maruz kaldığına bakalım.

Tıpkı Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşayan Çin diasporasına mensup aileler gibi Lee Kuan Yew ailesi de, 19. yüzyılda Singapur Adası’nın gelişme istitadına konu olduğu dönemde bölgeye göç etti. Bu ailevi köken, onu temelde Çin kültür ve medeniyeti ve de siyasetine ilişkilendirme noktasında doğal bir argüman olarak ileri sürülebilir. Ancak unutmayalım ki, Singapur Adası’nda İngiliz sömürgeciliği ve ona eklemlenen çeşitli misyoner gruplarının eğitim politikaları ve de faaliyetlerinin biçimlendirdiği yepyeni bir sosyal çevrenin LKY üzerinde bıraktığı tesir yabana atılamayacak önemdedir. Burada LKY’ın çocukluk ve ilk gençlik yıllarında nasıl bir sosyo-kültürel yapılaşmaya konu olduğunu detaylı bir şekilde ele almak yerine, özetle onun gelecekteki uzun siyasi kariyerini de belirleyen İngilizce eğitimi ve bunun kamusal alana nasıl taşındığına dair bazı görüşleri paylaşacağım.

Güneydoğu Asya genelinde olduğu üzere Singapur’da da Çinli olmakla Konfüçyüscü bağlam ve atalar dininin bir özelliği olarak güçlü aile bağları, geleneksel değerlerin öne çıkartılması kadar ideolojik olarak komünizme meyyal bir algı oluşturur. Bu algı, hiç kuşku yok ki, erken dönemlerde göç eden Çinli kitlelerin, aradan geçen zaman zarfında yaşayan kalkınmacı hamleler neticesinde şu veya bu şekilde kapitalizme eklemlenmesi, sadece dini bağlılıklarını değil, ideolojik yapılaşmalarını da önemli değişimlere maruz bıraktığına kuşku yok. Bu sürecin değişime konu olmasında, ailelerin İngilizce sömürge yönetiminin eğitimi büyük ölçüde misyoner grupları inisiyatifinde yapılaştırma politikasına paralel olarak Çin kökenli ailelerinin, en azından bir bölümünün çocuklarını bu eğitim kurumlarına gönderdikleri görülür. Bunda hiç kuşku yok ki, bu yönelimin bir tür Batılılaşma iştiyakıyla değil, aksine göçmen olmanın getirdiği zorlukları aşmaya matuf ekonomik geçerlilik gibi son derece pragmatik bir eğilimin büyük rolü var. Tıpkı LKY’ın Ada’daki üç önemli etnik yapının dillerini ulusal dil babul etmekle birlikte, ‘idari ve iş dünyasının’ “ana dil”ini İngilizce yapmasındaki pragmatiklik gibi.[1]  Ancak bu eğitim sürecinin, kültürel değişimde başat rol oynadığı da bugün gelinen noktada kendini ortaya koyar.

Tabii, LKY özelinde konuşacak olursak, onun sıra dışı bir kişilik olduğunun ilk işaretlerinden birini ortaya koyan gelişme, ailesinin onu Çin okuluna göndermesine karşın daha küçük yaşta verdiği bir kararla ısrarla İngilizce eğitim yapan bir okula gitmek isteyişinde ortaya çıkar. Burada hemen, LKY’ın o küçük yaşta nasıl olup da böyle bir kararı verebildiği de üzerinde durulması gerektiğini söylemeliyim. Bu anlamda, parlak zekâsı, toplumsal çevresini anlama ve analiz etme yetisinin oldukça erken gelişmişliğine atıf yapabiliriz. Toplumsal ilişkilerin yanı başında, ‘İngilizce’ konuşan sömürge liderleri ve imtiyazlı ‘beyaz adam’ın farkını herhalde LKY erken teşhis olmalı. Onu içinde doğup geliştiği geleneksel Çin toplumunun ‘dar kalıplarını’ aşmasını sağlayacak ve böylece dünyaya açacak süreç bu ‘dil hamlesi’yle gerçekleşti. Profesyonel siyasetçiliği döneminde sarf ettiği “Bizim -yani Singapurluların- dünyayla bağlarını sağlayacak yegane araç dil. Bizi yönetmiş olan İngilizlerin giderken arkalarında ‘dillerini’ bırakmış olmaları bizim için büyük bir şans” demesi[2], bir anlamda daha erken çocukluk yıllarında yaptığı stratejik hamlenin bir açılımıdır.

İşte LKY, böylesi bir diaspora gerçekliği içinde eğitim sürecini bizzat kendisinin belirlediğine tanık olunur. Bu bağlamda, kuruluşunda İngiltere Krallığı vatandaşlarının rolünün olduğu İngilizce eğitim veren kurumda öğrenim görmekle, diaspora topraklarında Çin dil-kültür ve medeniyetinin başat taşıyıcısı konumundaki Mandarince eğitim veren bir kurumda öğrenim görmek arasındaki fark, LKY’ın bireysel tarihi kadar Ada’nın kuruluş ve bugüne kadar ki serüvenini de belirleyici kıldı. LKY’ın ilk öğretim süreçlerinin ardından üniversite yıllarında da İngiltere’nin ‘saygın’ yüksek öğretim kurumlarından Cambridge hukuk eğitimi alması, onu bir anda daha küçük yaşlarda ‘gözüne kestirdiği’ beyaz adam statüsüne çıkarmış olmalı! Eğitim süreçlerinin her bir basamağında LKY’ın dil-kültür eklemlenmesine bu iç-tanıklık boyutları, onun 1954 yılında “Demokratik Eylem Partisi”ni (PAP) kurması ve akabinde bu parti içerisinde Çince eğitim görenler ile İngilizce eğitim görenler arasında giderek kendini belirgin kılan kutuplaşma sürecinde siyasi bir boyut kazandı. Örneğin, partinin kuruluşunda rol alan İngilizce eğitim almış olanlar ile Çince eğitim almış olanlar arasındaki çekişme, sadece bir parti içi kamplaşma olarak kalmadı. Bu çerçevede Çince eğitim alanlar kategorisindeki Lim Chin Siong gibi önde gelen liderlerin, aynı zamanda onların ‘komünistlikle’ suçlanmaları, partiden ihraçları, sürekli polis gözetiminde yaşamaları, hapse düşmeleri vs. bir tesadüf değildi.

Yukarıda değinmiştim… Diaspora Çinlileri, genel bir ‘ön yargı’ olarak da kabul edilebilecek bir şekilde ‘komünizm’le ilişkilendirilmeleri, en azından bu siyasi ideolojiye eğilim gösterme oranlarındaki yükseklik söz konusudur. Bu politiko-kültürel ilişkiyi kıracak olguların başında dil-kültür değişimine yaslanmak geldiğine göre, İngilizce eğitim almış LKY hiçbir şekilde ‘komünizm’ ile bağdaştırılamayacak bir yer edinmiştir. Bu bireysel konumlanışı, aynı zamanda Ada’nın siyasi-sosyal-kültürel yapılaşmasına kadar taşıyacak bütüncül bir harekete geçiciri gücü içinde barındırıyordu.

Bu noktada, bağımsızlık sonrasında Ada’da eğitim politikaları, tıpkı diğer politikaların belirlenmesinde olduğu üzere, bizzat LKY’ın karar vericiliğinde yönlendirildi. İngilizlerin kurduğu Ada’nın ruhuna uygun bir şekilde Ada’nın geleceğe taşınmasında Çince -veya Malayca ile Tamilce eğitim veren kurumların değil, İngilizce eğitim veren kurumların öncellenmesini temel bir politika olarak belirledi. Bu minvalde, Ada nüfusunun kahir ekseriyetini Çin kökenlilerin oluşturmasından hareketle, Çin okullarını dönüştürücü politikalara örnek, Mandarince altı yıllık ilk öğretim sürecini dört yıla indirme plânını gösterebiliriz.[3] Aslında bunun ipuçları daha bağımsızlık öncesinde 1955 yılında, Çince eğitim veren okullar yerine İngilizce eğitim veren öğretim kurumlarının öncellenmesinin gündeme getirilmesinde ortaya çıktı.[4] Bundan amaç, aileleri ve de çocuklarını İngilizce eğitimin önemine ‘ikna ettirmek’ ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu sürece eklemlemektir.

Peki bu süreçten ne nedeflenmiştir? Yukarıda bazı ipuçlarını vermiştik. Örneğin, geleneksel toplumun ‘sınırlarından’ çıkıp, kendini dünyaya açma, bir tür dil üzerinden modernleşmenin gerçekleşmesi. Ancak bu dil olgusu, değişim, modernleşmenin tümünün yegane hedefi ekonomik varsıllıkla kendi varlığını kanıtlamaktır. 

LKY, kendi çocukluk yıllarında başlattığı bu dönüşümü, ülkenin önde gelen siyasetçisi olarak tüm ulusa yayarken, çok-dilli/kültürlü/dinli bir toplumda bir ulus inşasının da payını ortaya koyuyordu. Tıpkı kendi çocukluğunda bizzat kendisinin verdiği kararı bu kez, tüm topluma enjekte ediyor ve ebeveynlere şöyle diyordu: “Ben hem ana dilinizi hem de İngilizce öğrenimi imkânını sizlere sundum. Gönüllü seçiminizle ve de piyasaların otuz yılı aşkın süre boyunca sunduğu ödüller sayesinde bugün İngilizce ana dilin önüne geçti.”[5] Tüm bu yaklaşımların ardından LKY’ın dil üzerinden hareketle çok dilli/dinli/kültürlü bir toplumda ulus bilincini inşa etmeyi başardığı söylenebilir. Ancak bu ‘yaratılan’ ulus, pragmatik kalkınmacılık uğruna araçsallaştırılmış bir ulustur. Temelde Singapur özelinde ortada bir sorun da bulunmamaktadır. Tıpkı 1819’da Thomas Stamford Raffles’ın başlattığı eğitim ‘hamlesi’ aradan geçen yüz elli yıllık sure sonrasında, bu sefer Lee Kuan Yew tarafından zamanın gereklerine uygun bir şekilde pratiğe geçirilmiştir. Güçlü lider LKY’ın bu dil ‘hamlesi’, Singapur Adası üzerinde yaşayan kitlenin ‘hayatta kalabilmesinin yegane’[6] şartını oluşturmasıyla da dikkat çeker.

---

[1]Shashi Jayakumar; Rahul Sagar. (ed.) (2015). The Big Ideas of Lee Kuan Yew, Singapore: Straits Times Press, s. 15.

[2]Lee Kuan Yew. (2013). One Man’s View of the World, Singapore: Straits Times Press, s. 73.

[3]Thum Ping Tjin. (2013). “Flesh and Bone Reunite As One Body’s: Singapore’s Chinese-Speaking and Their Perspective on Merger”, Poh Soo Kai, Tan Kok Fang; Hong Lysa. (ed). The 1963 Operation Coldstore in Singapore: Commemorating 50 Years, Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Center, s. 89.

[4]Hong Lysa. ( ). “Of Six-Day Weeks and 3-3 versus 4-2 Systems: Disciplining Teachers for the New State”, Poh Soo Kai, Tan Kok Fang; Hong Lysa. (ed). The 1963 Operation Coldstore in Singapore: Commemorating 50 Years, Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Center, s.125.

[5]Graham Allison; Robert D. Blackwill; Ali Wyne. (2013). Lee Kuan Yew: The Grand Master’s Insights on Chine, The United States, and the World, Cambridge: The MIT Press, s. 83.

[6]Graham Allison; Robert D. Blackwill; Ali Wyne. (2013). Lee Kuan Yew: The Grand Master’s Insights on Chine, The United States, and the World, Cambridge: The MIT Press, s. 11.

Lee Kuan Yew ve Malezya’yla Birleşme Süreci / Lee Kuan Yew and The Merger Process with Malaysia

Mehmet Özay                                                                                                                     3 Nisan 2015

Lee Kuan Yew’in (LKY) vefatının ardından bazı değerlendirmeler yapmaya devam ediyoruz. Bu yazıda, LKY’nın Malezya ile olan bağlantısını ilk yıllarındaki özellikleri çerçevesinde ele alacağım. Bu anlamda, LKY’ı Malezya’ya bağlayan nedir sorusu sorarak başlayabiliriz. Kimileri için bu soru garip kaçabilir. Ancak Singapur Ada Devleti’nin kurucusunun Malezya’yla 1950’lilerde başlayan güçlü bir ilişkisi vardır. Bu ilişkinin ortaya çıkmasında birincisi coğrafi ikincisi de sömürge yönetimi olmak üzere iki unsurdan bahsedebiliriz. Malay Yarımadası’nın doğal bir uzantısı olan Singapur Adası’nın, tarih boyunca bu ana karadan bağımsız olmaması, LKY’ı hem bu coğrafyanın maddi değerlerine hem de insan stoğuna karşı kayda değer yapıcı-eleştirel bir bakış geliştirmesine neden olmuştur.

İkinci husus ise, hiç kuşku yok ki, Malay Yarımadası’nın 1786 yılında başlayan sömürgeleştirme sürecinde İngilizlerin oynadığı başat roldür. Bu iki antropolojik yapı, LKY’ı atalarının geldiği Çin’den ziyade bu topraklara ait hissetmesine ve burada kendi ‘dünyasını’ kurmasını sağladı. Bunun ötesinde, LKY’ı Malezya ile ilişkilendiren ise, 1946 yılında İngilizlerce ‘Crown Colony’ statüsü verilen Singapur Adası’nın bu statüyle var olmasının mümkün olmadığını görüp, kadim bağa, yani Malay Yarımadası’na siyasi eklemlenmeyi gündeme getirmesi oldu.[1] Bu yaklaşım, siyasi ve özellikle de ekonomik zorunlulukların bir sonucu da olsa, açıkcası tarih boyunca siyasi ve ekonomik anlamda büyük kopuşlara sahne olmamış Malay Yarımadası ve Singapur Adası ilişkisinin modern dönemde ulus devlet bağlamında yeniden ortaya çıkartılması düşüncesinin ürünüdür.

Tabii şimdi tüm bu bağlantılara bakıp ‘harika bir gelişme’ denilebilir. Ancak 1963’de başlayan birleşme, iki tarafın yani LKY ile dönemin Malay lider kadrosunun kan uyuşmazlığı neticesinde tüm büyük vaadlere rağmen, kısa sürede bir kopuşla sonuçlandı. Bu kopuşun izlerini takip ettiğimizde bir yanda LKY, öte yanda Malay liderleri suçu karşı tarafa atarken, acaba LKY’ın siyasi birleşmeyi Ada’nın İngilizlerden bağımsızlığını kazanmasında bir tür manivela aracı olarak kullanıp kullanmadığı da akla gelmiyor değil hani. Kurt politikacı LKY, yukarıda zikredilen tarihsel ve ekonomik nedenlerle elbette Malay Yarımadası’nın zengin kaynaklarına, insan iş gücüne ihtiyaç duyuyordu. Kaldı ki, bu iki temel şart ve yeni dönemin getirdiği gerek ‘komünistlerin etkin varlığı’[2] ve gerekse ‘güvenlik’ bağlamında[3], bağımsızlık sonrasında Singapur’un karşısına, aynı zamanda bir tehdit olarak çıkarken, bir yandan da nasıl bir Singapur inşa edileceğinin ipuçlarını veriyordu.[4] Ancak ihtiyaç duymadığı bir şey vardı ki, o da ‘ultra Malay milliyetçilerinin’ modern “Maleyza Federasyonu”nu sadece ‘Malay ırkına mensup olanlara hasredecek siyasi angajmanlarıydı. Ki bu angajman, Dr. Mahathir Muhammed döneminde giderek ivme kazanırken, bugüne kadar bir devamlılık arz ettiği de gözlemlenmektedir.[5] LKY, bu angajmanlara ‘evet’ demesi halinde Ada’yı sıkışıp kalmış bir tür ‘Robinson Cruose’dan farksız olacağını sezmiş olmalı. 

Bu noktada, Malayların ‘Müslüman’ olmasından ve de kardeşlik hislerinin depreşmesinden hareketle “Evet. Ne var ki bunda. Elbette böyle davranacaklar” minvalli yaklaşımları olabilir. Ancak burada Malayların İslamiyetle bağları kadar, 1511 yılından 30 Ağustos 1957 tarihine kadar sürmüş sömürgecilik tarihleri ve bu sürecin özellikle de, İngiliz Doğu Hint Sömürge yönetiminin 1786 yılında Penang Adası’ndan başlattıkları ‘İngiliz çıkartması’nın ürettiği korkuyu göz ardı edenlerin büyük yanılgı içinde oldukları unutmamalı. Bu hususun, bir başka yazı konusu olduğunu hatırlatarak şimdilik bu kadarla bir hatırlatmayla iktifa edeyim.

16 Eylül 1963 - 9 Ağustos 1965 yılları arasında, sadece iki yıl süren siyasi birliktelik sürecinde, ülkenin doğal etnik dağılımında çoğunluğu oluşturmakla birlikte ultra Malay milliyetçi liderlerin ‘Malay’ odaklı sosyal-siyasal ve de ekonomik yaklaşımlarına eleştirel yaklaşan ve Malay milliyetçilerinin ileri ileri sürdüğü ve pratiğe geçirme yolunda azimle çalıştığı bir ‘Malay Malezya’sı değil, aksine ülkenin doğal etnik mozayiğini bir arada tutmanın olmazsa olmazı siyasi bir çıkış olarak, ülkenin tüm etnik gruplarını bir potada eritmenin siyasi karşılığı olarak ‘Malezyalı Malezya’ kavramı üzerinde ulusal gündemi belirleme çabası sergiledi.[6] Ülkenin kurucu yapısı olarak öne çıkan “Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu” (UMNO) adlı partinin ülke siyasetinde belirleyiciliği ve milliyetçilik damarını alabildiğince harekete geçirebileceği bir Malay kitlesinin -ki bu Malay kitlesinin bugüne kadar geçirdiği modernleşme süreçlerine rağmen, kahir ekseriyetiyle UMNO siyasasından özgürleştirilebildiğini söylemek güç- varlığı LKY’nin hiç de öyle istediği gibi ‘aşık atabileceği’ bir siyasi zemin sağlamadı. Ve bunun sonucunda ‘ayrılma kararı’ kaçınılmaz bir sonu olarak gündeme geldi. Tabii bu noktada, LKY’nin o gün ısrarla altını çizdiği ve Malezya Federasyonu’nu oluşturan halkların ‘ulusal birlikteliğini’ öncelleyen ‘Melazyalı Malezya’ kavramsallaştırmasının, bugün Malezya’daki etnik-dini-siyasi haklar çerçevesindeki yalpalamalar dikkate alındığında, haklılık payının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunun bir tür sağlaması ise, bugün hem Ada’ya hem de Malay Yarımadası’ndaki sosyo-politik şekillenişte ortaya çıkar.

1965 yılındaki ayrılışın ardından bağımsızlık sürecini ‘yeni bir ulus’, yani ‘Singapur’ inşasına adayan -ki bu düşüncesi daha 2. Dünya Savaşı sonrasında İngilizlerin yeniden Ada’ya çıkmalarından itibaren çoktan geliştiğini söylemek mümkün-[7] ve bunu etnik milliyetçilik üzerinden değil, aksine ortak vatandaşlık olgusundan hareketle gerçekleştiren LKY’nın politikaları karşısında, bugün Malezya Federasyonu’nun ultra Malay milliyetçi kadrolarının ayrıştırıcı politikaları, sözde tüm ekonomik kazanımlara rağmen, ülkede yaşanan huzursuzlukların temellerinden birini oluşturmaya devam ediyor. Bu ayrıştırıcı politikaların, salt ‘Malay Müslümanlarına’ hasredilmiş sosyo-ekonomik politikaların ürünü olmadığı, belki de bunun çok daha ötesinde kimilerince sözde Müslüman ve Üçüncü Dünya ülkelerine model olarak sunmaya çalışılan Malezya Federasyonu’nda başta yargı sistemi olmak üzere[8] şeffaf devlet, adil yönetim, yasaların üstünlüğü, etkin ve verimli yönetim, etnik ve dini haklar, yolsuzlukla mücadele gibi modern devlet nimazının olmazsa olmazlarında ne kadar başarılı olup olmadığının da soruşturulması gerekmektedir. 

Tabii bu noktada Dr. Mahathir Muhammed’in “Bağımsız Malezya’da yasalar herkese eşit şekilde uygulanmaktadır” dese de,[9] Malezya gerçeklerine az da olsa vakıf olanların tanık olduğu üzere, ortada soyut yasal ve prosedürel tasarımların varlığına karşın, eksikliği hissedilen olgu bu değerlerin pratiğe geçirilemeyişidir. LKY, bu noktada iyi bir yönetim nedir sorusuna verdiği bir cevapda, “hükümetlerin sorumluluğu sağlıklı kararlar alıp, bunları sağlam ve istikrarlı bir şekilde uygulamaktır” der.[10] Bu vecheden bakıldığında Singapur Cumhuriyeti ile Malezya Federasyonu’nun bugün geldiği noktayı değerlendirmek mümkün.

---

[1]Geoff Wade. (2013). “Operation Coldstore: A Key Event in the Creation of Modern Singapore”, Poh Soo Kai, Tan Kok Fang; Hong Lysa. (ed). The 1963 Operation Coldstore in Singapore: Commemorating 50 Years, Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Center, s. 29.

[2]Geoff Wade. (2013). “Operation Coldstore: A Key Event in the Creation of Modern Singapore”, Poh Soo Kai, Tan Kok Fang; Hong Lysa. (ed). The 1963 Operation Coldstore in Singapore: Commemorating 50 Years, Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Center, s. 19.

[3]Lee Kuan Yew.  (2014). The Battle For Merger, Singapore: Straits Times Press, s. xvii.

[4]Graham Allison; Robert D. Blackwill; Ali Wyne. (2013). Lee Kuan Yew: The Grand Master’s Insights on Chine, The United States, and the World, Cambridge: The MIT Press, s. 82.

[5]Andrew Willford. (2013). “Every Indian is Burning Inside”, Bridget Welsh; James U. H. Chin. (ed). Awakening: The Abdullah Badawi Years in Malaysia, Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Center, s. 215.

[6]Lee Kuan Yew. (2013). One Man’s View of the World, Singapore: Straits Times Press, s. 159.

[7]Lee Kuan Yew. (2014). The Battle For Merger, Singapore: Straits Times Press, s. 10-11.

[8]Sudhir Thomas Vadaketh. (2012). Floating On A Malayan Breeze: Travels in Malaysia and Singapore, Hong Kong: Hong Kong University Press, s. 107.

[9]Mahathir Mohamad. (2011). A Doctor In the House: The Memoirs of Tun Dr. Mahathir Mohamad, Petaling Jaya: MPH Publishing, s. 559.

[10]Graham Allison; Robert D. Blackwill; Ali Wyne. (2013). Lee Kuan Yew: The Grand Master’s Insights on Chine, The United States, and the World, Cambridge: The MIT Press, s. 112.